Kemenkeu: Belanja Negara di Bengkulu Capai Rp6,05 Triliun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Juni 2024 01:00 WIB
Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya. (Foto: Antara)
Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya. (Foto: Antara)

Kota Bengkulu, MI - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu mencatat realisasi belanja negara di wilayah itu selama periode Januari hingga awal Juni 2024 mencapai Rp6,05 triliun.

"Sejak Januari hingga awal April 2024 untuk realisasi belanja negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp6,05 miliar atau 37,49 persen dari total pagu Rp16,14 triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya di Kota Bengkulu, di kutip Rabu (26/4/2024).

Untuk realisasi belanja negara di Bengkulu tersebut berasal dari dua kategori yaitu belanja pemerintah pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Ia menyebutkan anggaran belanja negara tersebut selain untuk membayar belanja daerah, tetapi juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan membantu perekonomian masyarakat.

Berikut realisasi penggunaan anggaran belanja negara di wilayah Bengkulu yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,85 triliun dari pagu Rp5,28 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp848,46 miliar dari pagu Rp1,92 triliun.

Realisasi belanja barang sebesar Rp818,07 miliar dari pagu Rp2,45 triliun, belanja modal yaitu Rp181,86 miliar dari pagu Rp884,45 miliar dan bantuan sosial Rp10,55 miliar total pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat Rp18,40 miliar.

Kemudian, sebut Bayu, untuk realisasi TKDD sebesar Rp4,19 triliun dari pagu Rp10,85 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah yaitu Rp3,63 triliun dari pagu Rp9,80 triliun.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,84 triliun dari pagu Rp6,56 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yaitu Rp25,06 miliar dari anggaran pagu Rp1,08 triliun, DAK non fisik Rp503,75 miliar dengan pagu Rp1,43 triliun.

Menurut Bayu, dana bagi hasil yaitu Rp253,19 miliar dengan pagu Rp685,96 miliar, dana insentif fiskal Rp3,32 miliar dari pagu Rp26,59 miliar dan dana desa sebesar Rp558,92 miliar dari pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,05 triliun. (AM)