Luhut Usulkan BBM Subsidi Dihapus pada 2027

Jakarta, MI - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dihapus pada 2027, atau dalam waktu dua tahun ke depan. Luhut mengklaim bahwa dirinya sudah menyampaikan gagasan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi). Mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga," katanya dalam Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

"Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar," tambahnya.

Sebagai pengganti penghapusan BBM bersubsidi, Luhut mengungkapkan bahwa subsidi bahan bakar nantinya akan disalurkan langsung kepada penerima yang berhak. Dengan skema ini, subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk harga murah saat masyarakat membeli Pertalite dan Biosolar.

Ia mengklaim progres menghapus BBM subsidi itu tengah berlangsung. Ia percaya kehadiran teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) bisa mempermudah PT Pertamina (Persero) untuk mendata penerima subsidi.

"Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," ungkap Luhut.

"AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil," imbuhnya.

Namun, Luhut tak menjelaskan apakah subsidi BBM di masa mendatang sepenuhnya berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah juga belum merinci skema subsidi BBM baru.

Presiden Prabowo Subianto sebenarnya meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengurus kebocoran subsidi BBM. Ia diminta merumuskan skema baru yang lebih tepat sasaran.

Bukan sekali atau dua kali Bahlil Lahadalia menyebut bahwa skema baru ini hampir final dan hanya tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah terkait implementasinya.

Sejauh ini, ada tiga skema baru yang sempat dibocorkan Bahlil ke publik. Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT. Kedua, pemerintah bakal menggunakan BLT yang tetap mencakup subsidi fasilitas umum demi menekan inflasi. Ketiga, sebagian subsidi tetap kepada harga BBM.