Sri Mulyani Sebut Efisiensi Anggaran dan Lembaga Baru Hambat Belanja Pemerintah

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah pada semester I-2025 mengalami perlambatan. Penyebabnya antara lain karena karena adanya kementerian/lembaga yang baru di Kabinet Merah Putih, serta langkah strategis untuk efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah tengah melakukan penyesuaian belanja yang mencakup efisiensi hingga Rp306,69 triliun. Anggaran tersebut kini dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

"Pada pertengahan pertama tahun ini, sebenarnya pengeluaran relatif lebih lambat karena adanya kementerian. Kami juga memangkas anggaran untuk efisiensi. Sekarang kami sedang alokasikan kembali untuk banyak program prioritas nasional utama," kata Sri Mulyani daam keterangannya, dikutip Kamis (26/6/2025).

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara adalah Rp1.016,3 triliun per 31 Mei 2025. Angka ini sebesar 28,1% dari target Rp3.621,2 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

Realisasi per Mei tahun ini 11,26% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan dengan Rp1.145,27 triliun per 30 Mei 2024 atau merupakan 34,44% terhadap target APBN tahun lalu. Meski demikian, realisasinya per 31 Mei 2025 naik 26,06% secara bulanan atau month-to-month (mtm) dibanding dengan Rp806,2 triliun per 30 April 2025.

Kemenkeu juga telah membuka blokir atau mengalihkan kembali anggaran hasil efisiensi belanja sebesar Rp129 triliun kepada 99 kementerian dan lembaga (K/L) hingga Mei 2025.

Jumlah tersebut setara dengan 50,37% dari total efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani menegaskan posisi dan target APBN 2025 tetap sama, salah satunya defisit dijaga pada level 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Ia tak menampik terdapat persepsi bahwa inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menimbulkan pengeluaran baru. Namun, Sri Mulyani mengatakan pemerintahan Kabinet Merah Putih tetap akan menjaga disiplin fiskal.

"Presiden Prabowo memulai beberapa program seperti makan gratis, sekolah rakyat, koperasi di tingkat desa dan pembangunan 3 juta perumahan. Kami telah menghitung dan merancang program ini. Tidak semuanya akan dilaksanakan dalam tahun fiskal ini. Beberapa program ini akan berlanjut selama beberapa tahun," tuturnya.

Namun, bila pada akhirnya pemerintah melakukan revisi terhadap target defisit anggaran, maka akan dikomunikasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya akan dimulai dalam dua pekan mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, apabila penyesuaian diperlukan, maka akan terjadi pada sisi penerimaan dan belanja. Dari sisi penerimaan, Kemenkeu melihat adanya harga komoditas yang turun. Dari sisi belanja, bila terdapat inisiatif baru, maka pemerintah akan mencari anggaran yang bisa dikurangi.

"Jadi defisitnya akan menjadi 2,53%, jika ini akan lebih besar, seperti tahun lalu kita sebenarnya mengharapkan 2,7% tetapi realisasinya jauh lebih rendah dari tahun lalu," jelasnya.

Lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksi defisit APBN 2025 akan melebar ke level 2,7% terhadap PDB.

Proyeksi tersebut berada di atas target defisit 2,53% terhadap PDB yang ditetapkan dalam APBN 2025. Selain itu, proyeksi AMRO juga melampaui realisasi defisit tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,29% terhadap PDB.

AMRO mengungkapkan bahwa proyeksi melebar­nya defisit dalam APBN 2025 disebabkan oleh keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% secara umum.

"Cakupan saat ini dari kenaikan tarif PPN berbeda dari rencana awal pemerintah, [sehingga] defisit fiskal diperkirakan akan lebih lebar daripada yang dianggarkan sebelumnya," sebagaimana termaktub dalam laporan AMRO's 2025 Annual Consultation Report on Indonesia Juni 2025, dikutip Selasa (24/6/2025).