Krisis BBM di SPBU Swasta, KSP Dalami Kebijakan Impor Minyak

Jakarta, MI - Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengkaji persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pihaknya akan mendalami kebijakan impor BBM satu pintu melalui melalui PT Pertamina (Persero). 

Hasil dari kajian ini akan dilaporkan sebagai masukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, aturan impor BBM melalui satu pintu yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 

Kebijakan tersebut dikaitkan dengan terjadinya kekosongan pasokan setelah SPBU swasta kehabisan stok dan diwajibkan membeli suplai dari Pertamina.

Qodari, yang baru saja menggantikan Letjen (Purn.) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mengkaji persoalan yang disebutnya relatif baru muncul di media massa.

"Kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding sehingga, kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik,” tutur Qodari di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). 

Qodari menekankan bahwa pada prinsipnya setiap kebijakan pemerintah ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia mengakui ada kalanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

“Tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya itu, kalau kita bawa mobil itu blind spot-lah, kadang-kadang begitu,” imbuhnya. 

“Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari mudah-mudahan,” tutupnya.