Ekspor Udang RI ke AS Sempat Tersendat akibat Paparan Radioaktif

Jakarta, MI - Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sempat terhenti akibat temuan paparan radioaktif di sejumlah wilayah. Temuan tersebut memunculkan kekhawatiran pasar dan menuntut pemerintah Indonesia mengambil langkah pemulihan kepercayaan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap, penghentian sementara ekspor terjadi berkaitan dengan temuan paparan radioaktif di kawasan Cikande, Banten, yang diketahui berasal dari skrap baja impor yang mengandung Cesium-137.

"Ya, itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di daerah Cikande. Sebetulnya karena di situ ada pabrik peleburan baja dan ditemukan skrap yang berasal dari impor yang ada kandungan Cesium-137," kata Trenggono di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Akibat temuan tersebut, kata Trenggono, pengiriman udang ke Amerika sempat tertahan. "Aduh ya, kemarin berhenti lah (ekspor), sampai kemudian yang ke depan ini sekarang numpuk. Kita harus yakinkan dulu bahwa seluruh yang ada ini, karena apapun namanya kan udang kita cukup bagus di Amerika," ujarnya.

Untuk memulihkan akses pasar, pemerintah tengah menyiapkan sistem sertifikasi bebas radioaktif yang memenuhi standar keamanan pangan AS. 

Trenggono menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah ditunjuk sebagai otoritas resmi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi bebas radioaktif untuk produk-produk perikanan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai otoritas yang bisa memberikan sertifikasi bahwa produk-produk udang atau produksi seafood dari dua wilayah, tapi kita akan lakukan di seluruh wilayah untuk meyakinkan kepada buyer di Amerika bahwa kita bebas dari bahan radioaktif," tuturnya.

Trenggono menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut merupakan langkah baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan untuk komoditas perikanan Indonesia. "Selama ini sertifikasinya belum, untuk radioaktif belum. Ini baru sekarang," ucapnya. 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketentuan ini tidak hanya diberlakukan untuk udang, tetapi juga mencakup seluruh komoditas seafood yang berasal dari wilayah Indonesia.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) untuk memastikan standar pengujian dan peralatan yang digunakan memenuhi kriteria internasional.

"Kita minta kepada UPI (Unit Pengolahan Ikan), karena kita sudah komunikasi dengan FDA, peralatan apa yang comply, yang mereka bisa percaya, itu akan kita gunakan. Dan itu kemudian kita minta kepada seluruh UPI untuk dia juga memiliki itu," ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana membangun laboratorium khusus pada tahun depan untuk memastikan seluruh produk perikanan Indonesia, baik yang diekspor maupun yang beredar di dalam negeri, aman dari paparan radioaktif.

"Kita juga akan membangun di tahun depan laboratorium untuk memastikan bahwa seluruh produk-produk yang diproduksi oleh Indonesia keluar maupun ke dalam itu aman dari radioaktif udang ke AS," imbuhnya.

Trenggono menyampaikan keyakinannya bahwa proses sertifikasi dapat berjalan cepat jika seluruh peralatan pengujian sudah tersedia. "Sebenarnya kalau peralatan kita ini lengkap, karena ini kan baru beberapa hari, itu lengkap, pesan mestinya cepat, apalagi itu dimiliki oleh si UPI sendiri," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, ribuan kontainer udang asal Indonesia sempat terancam tidak bisa masuk AS setelah FDA memberlakukan aturan Import Alert baru pada 3 Oktober 2025. Kebijakan ini mewajibkan sertifikasi bebas radioaktif untuk udang dan rempah dari Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025.

Namun, setelah melalui proses negosiasi, FDA akhirnya memberikan kelonggaran sehingga ribuan kontainer udang Indonesia tetap diizinkan masuk meskipun tiba setelah aturan baru berlaku.

Pemeriksaan di pelabuhan AS akan difokuskan pada pendeteksian isotop radioaktif Cesium-137.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sumber paparan cesium tidak berasal dari tambak udang, melainkan dari aktivitas peleburan logam di kawasan industri Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut telah ditangani melalui langkah dekontaminasi dan pengawasan lintas kementerian.