PHK Massal di Michelin Cikarang, Serikat Minta Pemerintah Turun Tangan

Jakarta, MI - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah menerpa pabrik ban Michelin Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Ratusan pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai langkah PHK tersebut tidak boleh dilakukan secara gegabah. Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menekankan bahwa PHK harus menjadi langkah terakhir, bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa dialog sosial yang terbuka dan adil.

"Perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan,” kata Mirah di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, Mirah mengatakan bahwa Aspirasi juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk segera memfasilitasi ruang perundingan tiga pihak antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah.

"Kami juga mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera memfasilitasi perundingan tiga pihak antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah agar penyelesaian dilakukan secara konstruktif dan sesuai regulasi ketenagakerjaan," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia, lanjutnya, bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok global.

“Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja,” pungkasnya.