Serapan Anggaran Kemenhub Melambat, Baru Capai 65% per November 2025

Jakarta, MI - Kementerian Perhubungan mencatat serapan anggaran hingga November 2025 mencapai Rp19,31 triliun, atau setara 65,5% dari total anggaran tahun ini.

Capaian tersebut dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Selasa (18/11/2025), terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA 2025 dan rencana program/kegiatan TA 2026.

Dudy menjelaskan, rincian serapan anggaran berdasarkan unit kerja menunjukkan kontribusi terbesar datang dari sektor laut dan udara. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat penyerapan sebesar Rp7,2 triliun atau 70% dari total pagu Rp10,3 triliun. Sementara Ditjen Perhubungan Udara berhasil menyerap Rp3,8 triliun, setara 74,75% dari total pagu Rp5,1 triliun.

Kemenhub akan memaksimalkan penyerapan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian yang masih Rp2,96 triliun atau 44,04% dari total anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Juga, Ditjen Perhubungan Darat yang masih sebesar Rp 2,5 triliun atau 58,33% dari pagu Rp4,3 triliun.

Dudy menegaskan, meski penyerapan anggaran 2025 sedikit terlambat, pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatannya hingga akhir tahun. Keterlambatan ini disebabkan beberapa faktor, termasuk penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka tutup. Meski begitu, sistem ini akan menjadi referensi bagi Kemenhub untuk tahun 2026 mendatang.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan buka-tutup anggaran di awal tahun membuat Kemenhub perlu melakukan penyesuaian internal. Selain itu, beberapa anggaran masih membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga proses penyerapan sedikit lambat.

"Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026," ujar Dudy. 

Selain mengevaluasi realisasi anggaran 2025, rapat tersebut juga membahas alokasi anggaran Kemenhub 2026, yang ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp16,8 triliun atau 59,2% akan difokuskan untuk infrastruktur konektivitas.

"Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026," tutup Dudy.