Ketua DPR Ungkap Perbedaan Pendapat Anggota MIKTA Soal Palestina


Jakarta, MI - Ketua DPR RI Puan Maharani, mengungkapkan adanya perbedaan pendapat anggota negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dalam mendorong perdamaian di Palestina.
"Terkait dengan Palestina, kami sudah bicarakan bahwa semua negara mengedepankan perdamaian," katanya konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11).
Puan mengakui perbedaan pendapat dari negara anggota MIKTA di mana ada yang menyatakan bahwa apakah perdamaian itu harus dilakukan secara cepat, singkat, bahkan kemudian gencatan-senjata sejarah harus dilaksanakan.
Namun, lanjut dia, ada yang menyatakan pendapatnya bahwa perlu dilakukan perdamaian secara dialog, walaupun memakan waktu. Namun yang penting saat ini, terkait pendudukan Israel di Palestina harus segera diselesaikan atau dihentikan.
"Tentu saja itu bukan suatu hal yang mudah, ini suatu hal yang sulit di lapangan," ujarnya.
Puan menegaskan pertemuan bilateral dalam Sidang Ke-9 MIKTA Speakers' Consultation tetap berkomitmen untuk selalu mendorong perdamaian bukan hanya di Palestina, tetapi di Gaza, Ukraina, dan negara-negara lain.
Puan menyatakan apa yang terjadi di Gaza, Palestina dan Ukraina saat ini, Dewan Keamanan PBB belum bisa secara konkret mempersuasi kondisi yang ada di negara tersebut.
"Setiap negara MIKTA, kami imbau untuk segera memberikan bantuan kepada Palestina. Kami mengimbau untuk jalur-jalur kemanusiaan, bukan hanya yang ada sekarang yang dibuka. Tetapi juga, jalur-jalur yang lain untuk segera dibuka," katanya. (DI/Ant)
Topik:
puan dpr mikta palestinaBerita Sebelumnya
Hamas Bantah Ada Laporan Pertukaran Tahanan Israel
Berita Selanjutnya
Lebih dari 3.000 Murid Tewas dalam Serangan Israel
Berita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!
18 Oktober 2025 18:37 WIB

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026
16 Oktober 2025 16:51 WIB

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
14 Oktober 2025 14:55 WIB

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!
14 Oktober 2025 02:31 WIB