Usai Perdana Menteri, Jaksa Agung Bangladesh Mundur dari Jabatannya di Tengah Kerusuhan

Jashore, MI - Jaksa Agung Bangladesh Amin Uddin mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan masalah pribadi. Pengunduran diri itu dia ajukan langsung kepada Presiden Mohammed Shahabuddin.

"Saya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada presiden. Saya menyebutkan sejumlah kesulitan pribadi sebagai alasan pengunduran diri saya di dalam surat tersebut," kata Uddin, dilansir Daily Star, Kamis (8/8/2024).

Amin Uddin diangkat sebagai jaksa agung Bangladesh pada tahun 2020.

Situasi Bangladesh dalam seminggu terakhir diwarnai dengan aksi protes dari mahasiswa yang menuntut sistem pegwai negeri di negara tersebut. Protes itu berubah menjadi kerusuhan yang menuntut Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mundur dari jabatannya.

Hasina melarikan diri ke India, yang dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar. Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin menunjuk peraih Nobel Muhammad Yunus untuk menduduki jabatan sebagai penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh.

Kronologi
Kerusuhan di Bangladesh berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu. Protes dimulai bulan lalu ketika para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30 persen pekerjaan di sektor pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Ketika kekerasan memuncak, Mahkamah Agung negara itu mengurangi sistem kuota menjadi lima persen, di mana tiga persen di antaranya untuk keluarga veteran. Namun, protes terus berlanjut menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang dinilai karena penggunaan kekuatan berlebihan oleh pemerintah.

Sistem kuota ini juga mencakup kuota untuk anggota etnis minoritas, serta penyandang disabilitas dan transgender, yang dipotong dari 26 persen menjadi dua persen dalam keputusan tersebut.

Merasa tuntutannya tidak didengar, para demonstran menyerukan seluruh warga untuk tidak membayar pajak dan tagihan listrik, serta tidak masuk kerja pada Minggu, yang merupakan hari kerja di Bangladesh. Kantor dan fasilitas umum tetap buka, tetapi warga menemui kesulitan untuk melakukan perjalanan karena tidak berfungsinya layanan transportasi.

Kerusuhan tak terhindarkan sejak Minggu ketika para demonstran yang marah memblokir jalan raya utama di Dhaka, menyerang rumah-rumah dan merusak kantor kesejahteraan masyarakat di daerah di mana ratusan aktivis partai yang berkuasa menjabat.

Sedikitnya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintahan Hasina menyalahkan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami yang kini dilarang, serta sayap mahasiswa mereka yang menyulut kekerasan, di mana beberapa perusahaan milik negara juga dibakar atau dirusak.

Setelah pengunduran diri Hasina, Panglima Angkatan Darat Bersenjata Jendral Waker-uz-Zaman mengatakan akan membentuk pemerintahan sementara di negara berpenduduk 170 juta jiwa itu.