Trump Siap Terapkan Tarif Sepihak dalam Dua Minggu ke Depan

Jakarta, MI - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan mengirim surat kepada sejumlah negara mitra dagang dalam satu hingga dua minggu ke depan. Surat itu berisi pemberitahuan rencana penetapan tarif secara sepihak oleh AS.

“Kami akan mengirim surat dalam waktu sekitar satu setengah hingga dua minggu ke negara-negara, memberi tahu mereka seperti apa kesepakatannya,” ujar Trump kepada wartawan, Rabu (11/6/2025), dikutip dari The Straits Times.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Trump menjelang tenggat 9 Juli 2025, di mana pemerintahannya berencana menerapkan kembali tarif tinggi terhadap puluhan negara. 

Meskipun belum ada kejelasan apakah kebijakan ini akan benar-benar diberlakukan, sinyal dari Trump sudah cukup untuk memicu kewaspadaan di pasar global.

Trump sebelumnya kerap menetapkan tenggat waktu dua minggu, tetapi kemudian menundanya atau tidak melaksanakannya sama sekali. 

Namun, pada 16 Mei lalu Trump menyatakan akan menetapkan tarif dalam waktu dua hingga tiga minggu, tetapi hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil.

Pada April lalu, Trump juga telah mengumumkan rencana penerapan tarif baru terhadap puluhan mitra dagang. Namun, pemberlakuannya ditunda selama 90 hari karena kekhawatiran pasar yang anjlok dan ketakutan investor terhadap kemungkinan perlambatan ekonomi global.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka terhadap kemungkinan tersebut memperpanjang tenggat waktu bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif lebih tinggi diberlakukan. 

Ia menegaskan kesiapannya untuk mempertimbangkan perpanjangan jika situasi memang mengharuskannya.

Meski demikian, Trump menambahkan bahwa ia meragukan perlunya perpanjangan waktu tersebut. Pada awalnya, Trump berencana untuk melakukan negosiasi secara individual dengan setiap negara mitra.

Namun belakangan, ia mengakui bahwa pemerintahannya tidak memiliki kapasitas untuk menangani puluhan negosiasi bilateral sekaligus. Karena itu, ia kini memprioritaskan pembicaraan dengan mitra ekonomi utama.