Kompolnas Desak Teddy Minahasa Dipecat: Tak Perlu Tunggu Putusan Inkracht

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 Mei 2023 17:10 WIB
Jakarta, MI - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera memecat terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa Putra, dalam hal ini tidak perlu menunggu putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap). "Polri tak lagi perlu menunggu putusan inkracth untuk memutuskan nasib Irjen Teddy di kepolisian. Untuk Divisi Propam Polri segera melaksanakan sidang KKEP, dan memutuskan untuk sanksi maksimal berupa PTDH terhadap Irjen Pol TM,” tegas Poengky kepada Monitor Indonesia, Kamis (11/5). Menurut Poengky, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) cukup menjadi dasar hukum yang kuat bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memecat mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) tersebut.  Untuk itu, Kompolnas merekomendasikan agar Polri segera menggelar Sidang Komisi Etik dan Profesi Polri (KKEP) untuk Irjen Teddy Minahasa. Apa yang dilakukan oleh Irjen TM (Teddy Minahasa) tersebut, tambah Poengky, sudah terbukti di pengadilan sebagai perbuatan pidana. "Yang bersangkutan (Irjen Teddy), juga sudah dijatuhkan vonis (penjara) seumur hidup," tuturnya. Diketahui, Irjen Teddy Minahasa , terbukti di pengadilan melakukan kejahatan seperti dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang (UU) 35/2009 tentang Narkotika, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Majelis Hakim PN Jakbar, Selasa (9/5/2023) menghukum Irjen Teddy Minahasa Putra dengan pidana penjara selama seumur hidup karena menawarkan barang bukti dan merekayasa barang bukti narkotika untuk dijual ke sindikat peredaran narkoba. (LA) #Kompolnas Desak Teddy Minahasa Dipecat #Kompolnas Desak Teddy Minahasa Dipecat

Topik:

Polri Kompolnas Teddy Minahasa

Berita Sebelumnya

Ini Alasan KPK Tunda Pemeriksaan Firli Bahuri

Berita Selanjutnya

Erwin Aksa Laporkan Romahurmuziy ke Bareskrim Terkait Pencemaran Nama Baik

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Komisoner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Gufron Mabruri (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kompolnas Minta Polda Jateng Klarifikasi Kasus Pembunuhan Rizky Setiawan Kalibuntu

15 Oktober 2025 13:49 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB