KPK: Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Sampai 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 13:05 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan jika perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun berlaku di periode ini. Artinya, masa jabatan Firli Bahuri dan kawan-kawan akan selesai pada akhir tahun depan. "Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Jum'at (26/5). Dia memamparkan, pertimbangan mengenai Putusan 112/PUU-XX/2022 itu, saat ini ada di dalam Paragraf [3.17] halaman 117. Salah satu poin dalam paragraf tersebut berisi putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firli cs saat ini diperpanjang hingga 2024. "Dinyatakan: Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar Putusan  memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi Pemohon khususnya dan keseluruhan Pimpinan KPK saat ini." demikian isi pertimbangan dalam Paragraf [3.17] halaman 117. Dalam putusan tersebut juga ditegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan juga berlaku bagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjadi lima tahun, mulai saat ini. "Perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun juga berlaku bagi Dewan Pengawas KPK," ujarnya. Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkair masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, satu tahun lebih panjang dari sebelumnya. Gugatan tersebut dilayangkan ketika masa para pimpinan KPK akan habis tepat pada akhir tahun ini. Ghufron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022. MK pun mengabulkan gugatan Ghufron dengan menilai penting untuk menyamakan ketentuan tentang periode jabatan lembaga negara yang bersifat independen, yaitu lima tahun.

Topik:

KPK Firli Bahuri masa jabatan

Berita Sebelumnya

Nindy Ayunda Penuhi Panggilan Bareskrim Soal Kasus Dito Mahendra

Berita Selanjutnya

Pengamat: Kinerja KPK Buruk, Diberi Kado MK?

Berita Terkait

Ekonomi
Ekonom Anthony Budiawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Dugaan Mark Up Whoosh Makin Nyaring, Ekonom Anthony Budiawan Beber Fakta Mengejutkan!

29 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Kejar Aliran Dana Lewat Koordinator Bindang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Rizky Junianto

2 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

3 jam yang lalu

Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto: Istimewa)

Bahlil Respons Temuan KPK Terkait Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Proses Hukum Saja

3 jam yang lalu

Ekonomi
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) (Foto: Dok MI)

Kereta Cepat Whoosh Terbukti Merugikan Keuangan Negara: KPK Wajib Bertindak

4 jam yang lalu

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

4 jam yang lalu