Pengamat: Kinerja KPK Buruk, Diberi Kado MK?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 13:18 WIB
Jakarta, MI - Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mengejutkan banyak pihak. Perpanjangan diberikan MK saat kinerja KPK turun. Setidaknya berdasarkan indeks persepsi korupsi. “Tahun lalu IPK Indonesia peringkat 96, kini tahun 2022 menempati peringkat ke-110,” tegas peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Monitor Indonesia, Jum'at (26/5). Menurutnya, putusan MK ini seperti memberikan kado bagi lembaga yang kinerjanya tidak memuaskan. Padahal peran KPK dalam mencapai IPK itu penting. Setidaknya memberi kepercayaan dunia industri dan investor. Masalah lainnya, sambung Riko, pertimbangan hakim MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK juga Dewan Pengawas KPK, tidak melihat historis masa jabatan pimpinan sebelumnya. Sehingga terkesan MK tidak memahami secara utuh pasal yang diajukan permohonan. “Tentu saja ada pertimbangan ilmiah masa jabatan KPK itu 4 tahun. Jika mau didorong jadi 5 tahun, maka juga perlu ada pertimbangan ilmiah. Ini kita semua tidak mengetahui persis,” imbuhnya. Apalagi dalam situasi sekarang, tegas Riko, sangat berpotensi pula publik menilai putusan MK dalam tekanan politik. Padahal citra publik yang mungkin benar atau pun salah, itu bisa menurunkan wibawah MK. “Sebaiknya MK menunda putusan itu saja. Atau menolak seluruh permohonan pemohon,” pungkasnya. (LA) #Kinerja KPK

Topik:

KPK MK

Berita Sebelumnya

KPK: Masa Jabatan Firli Bahuri Cs Sampai 2024

Berita Selanjutnya

Mario Dandy dan Shane Lukas Resmi Diserahkan ke Kejaksaan

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Dugaan Korupsi Kereta Cepat Naik Penyelidikan

28 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Persilahkan Pemprov DKI Kelola Lahan RS Sumber Waras

1 jam yang lalu

Ekonomi
Ekonom Anthony Budiawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Dugaan Mark Up Whoosh Makin Nyaring, Ekonom Anthony Budiawan Beber Fakta Mengejutkan!

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Kejar Aliran Dana Lewat Koordinator Bindang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Rizky Junianto

5 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

6 jam yang lalu

Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto: Istimewa)

Bahlil Respons Temuan KPK Terkait Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Proses Hukum Saja

6 jam yang lalu