Korupsi di Markas Sendiri, Hukumannya Harus Lebih Berat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 1 Juli 2023 22:33 WIB
Jakarta, MI - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono menegaskan pelaku korupsi di markas sendiri (KPK) harus diberikan hukuman yang lebih berat. Hal itu ia tegaskan merespons adanya kasus dugaan pungli di rutan KPK yang ternyata berawal dari tindakan asusila pegawai kepada istri tahanan. Kemudian ada pula pegawai yang menilap duit perjalanan dinas yang nilainya sekitar Rp 550 juta. Perbuatan memalukan yang bahkan dilakukan oleh orang yang bekerja di lembaga antikorupsi itu disebut sudah seharusnya diganjar hukuman berat. Menurut Agus Surono hal ini juga merupakan tamparan keras bagi KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri dkk. "Harus ditindak tegas oknum yang melanggar hukum tersebut tanpa kecuali. Bahkan harus dihukum lebih berat," ujar Agus Surono, Sabtu (1/7). Di sisi lain Agus menilai buka-bukaan borok di internal KPK ini sebagai langkah baik pemberantasan korupsi. Menurutnya, KPK perlu melakukan itu untuk mendapatkan kepercayaan publik. "Terkait hal tersebut pada prinsipnya hal ini bagus, sebagai wujud seriusnya KPK untuk memberantas korupsi dan meneguhkan komitmennya," kata Agus. "KPK harus bersih dari korupsi, kalau mau dipercaya oleh masyarakat," imbuhnya. Sebelumnya sejumlah kasus melibatkan pegawai KPK tengah mencuat di publik. KPK menilai pengungkapan kasus itu sebagai upaya bersih-bersih di tubuh lembaga antirasuah. "Kita membuka perkara ini dengan kita melakukan penanganan perkara ini adalah sebuah bentuk di mana kami membuka diri untuk melakukan bersih-bersih di dalam KPK ini sendiri," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan, Rabu (28/6). Setidaknya ada tiga kasus yang melibatkan pegawai KPK dan kini menuai sorotan tajam masyarakat. Tiga kasus itu mulai dari pungutan liar (pungli) di rutan KPK, kasus pelecehan yang dilakukan pegawai rutan, hingga korupsi uang dinas perjalanan. Asep mengatakan langkah pihaknya membuka kasus tersebut ke publik merupakan bentuk transparansi. Dia menilai tidak ada yang ditutupi KPK di kasus yang melibatkan pegawainya tersebut. "Ini adalah bentuk transparansi dari kami sehingga masyarakat bisa mengecek apa yang ada di KPK ini. Justru kalau misalnya kami menutup-nutupi itu yang perlu dipertanyakan," katanya. Menurut Asep, KPK berkomitmen melakukan penegakan hukum yang adil kepada para pegawainya yang terlibat pelanggaran hukum. "Sekarang kita buka semua mulai dari asusila, pungli dan pengambilan uang perjalanan dinas. Jadi ini adalah bentuk komitmen kami, KPK, untuk kita menegakkan hukum selain yang ada di luar, kita juga menegakkan hukum terhadap oknum yang ada di dalam KPK," terang Asep. Kasus pertama terkait pungutan liar di rutan KPK. Kasus itu terjadi pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022 dengan total pungli mencapai Rp 4 miliar. Selain pungli, pegawai rutan KPK juga terlibat kasus asusila. Seorang pegawai rutan melakukan pelecehan seksual kepada istri tahanan. Terkini, KPK kembali menjelaskan soal adanya kasus korupsi uang perjalanan dinas yang dilakukan pegawai bidang administrasi KPK. Nilai korupsi pelaku mencapai Rp 550 juta. (AL)

Topik:

KPK Korupsi pungli

Berita Sebelumnya

Polri Bakal Bentuk Struktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Selanjutnya

Soal Eksepsi Johnny G Plate, Kejagung Ingatkan Hal ini

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

7 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

13 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

17 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

18 jam yang lalu