KPK Wanti-wanti Pejabat Belum Setor LHKPN, Kejaksaan Terbanyak

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 25 Juli 2023 05:23 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih banyak pejabat Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "(Pejabat yang belum menyetorkan LHKPN) MA kurang 100 orang, Kejaksaan masih 446 orang, dan polisi 64 orang," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (24/7). Namun demikian, Pahala menilai tingkat pelaporan harta kekayaan para pejabat MA, Kejagung, hingga Polri sudah mulai ada perbaikan. Berdasarkan data, dari 18.250 pejabat MA yang wajib lapor setidaknya 18.150 sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Pahala merinci dari 12.415 wajib lapor di Kejagung 11.969 sudah menyetorkan LHKPN. Polri sudah 16.725 pejabat dari total 16.789 wajib lapor. Namun, masih banyak LHKPB pejabat negara yang belum lengkap. "Yang tidak menyampaikan surat kuasa di MA masih 889 orang, Kejaksaan 1.487 orang, Polisi 2.842 orang. Kita bilang gini, jadi kalau surat kuasa, kalau dia sengaja tidak menyampaikan, sengaja nih, artinya dia memang sengaja tidak ingin diperiksa," bebernya. Pahala menekankan pihaknya akan kembali meminta para pejabat MA, Kejaksaan, dan Polri untuk melengkapi LHKPN. KPK bakal menyerahkan nama-nama daftar wajib lapor yang belum melengkapi laporan harta kekayaannya. "Saya akan datang lagi ke sana, kasih daftar lagi. ini yang kurang siapanya, yang wajib lapornya apa, anaknya, apa istrinya, kan bisa jadi anaknya dia bilang dalam tanggungan, tapi enggak ada surat kuasanya, kan kita golongkan tidak lengkap," tukasnya.

Topik:

KPK Polri MA Kejaksaan LHKPN

Berita Sebelumnya

Putusan Terdakwa Korupsi Izin Ekspor CPO Terlalu Ringan, Prof Anthony: Hakim PN Masuk Angin, Wajib Diperiksa!

Berita Selanjutnya

Kejagung Masih Terlalu Dini Nyatakan Keterlibatan Airlangga di Kasus Korupsi CPO Rp 6,74 Triliun

Berita Terkait

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

10 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

12 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

13 jam yang lalu

Hukum
Deolipa Yumara (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Didesak Kembalikan Aset Linda Susanti Rp 600 M yang Disita: Jika Tidak, akan Dilaporkan ke Polisi hingga DPR

14 jam yang lalu