Mahfud Minta Kasus Kabasarnas dan Anak Buahnya Dituntaskan Lewat Pengadilan Militer

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 30 Juli 2023 09:31 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kasus yang menyeret nama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya, Henri Alafiandi dan anak buahnya, Letkol Afri Budi Cahyanto diselesaikan lewat pengadilan militer. Maka itu, semua pihak diharapkan berhenti untuk mempersoalkan prosedur hukum dalam kasus suap Basarnas terkait pengadaan baran dan jasa itu. Terlebih lagi KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural. "Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan panjang-panjang. Yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI. Ini harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer," ujar Mahfud, Minggu (30/7). Menurut Mahfud, meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan, tetapi jika ada konstruksi hukum kasus yang sudah bisa masuk ke pengadilan militer sanksinya sangat tegas. KPK sebelumnya mengaku khilaf dalam prosedur penyidikan Henri. Sebab, kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI semestinya ditangani TNI, bukan KPK. Henri dan Afri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan, pada Rabu (26/7). Dalam kasus tersebut, tiga orang lain juga menjadi tersangka. Masing-masing adalah MG (Komisaris Utama PT MGJS), MR (Direktur Utama PT IGK) dan RA (Dirut PT KAU). (Wan) [caption id="attachment_557036" align="alignnone" width="702"] Infografis menanti peradilan militer terhadap Kabasarnas, Henri Alfiandi (Foto: MI/Aswan)[/caption]

Topik:

KPK Mahfud MD TNI Basarnas Kabasarnas Henri Alfiandi

Berita Sebelumnya

Soroti Polemik Kasus Basarnas, Novel Baswedan: Pimpinan KPK yang Salah Tapi Menyalahkan!

Berita Selanjutnya

MAKI Nilai Tak Ada Prestasi yang Bisa Diharapkan dari Pimpinan KPK

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

15 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

7 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mens Rea Pergeseran Anggaran APBD Sumut: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Bobby Nasution

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Proyek Lain yang Dikerjakan Dirut PT Dalihan Na Tolu Grup, Terdakwa Korupsi PUPR Jalan Sumut

19 jam yang lalu