Kejagung Ajukan Tambahan Anggaran Rp 7,4 Triliun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 1 September 2023 17:34 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan tambahan anggaran pada 2024 sebesar Rp7,4 triliun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Pengajuan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKA K/L) Kejaksaan RI 2024. Wakil Jaksa Agung Sunarta menjelaskan usulan itu dilandasi oleh kebutuhan anggaran Kejagung pada 2024 sebesar Rp43,5 triliun. Selain itu, pagu indikatif kejaksaan pada 2024 hanya sebesar Rp10 triliun. "Bersama surat pagu anggaran Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Nasional kepala Bapenas No.644 dan S 626 tanggal 31 Juli yang pada pokoknya mengajukan penambahan pagu indikatif Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.407.179.171.000 atau naik sebesar Rp7.405.000.000.000," kata Sunarta di Gedung DPR RI, Jum'at (1/9). Adapun pengajuan pagu anggaran Kejaksaan TA 2024 itu ditujukan untuk dua program. Antara lain, program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp826 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp16,5 miliar. Secara rinci, untuk sejumlah program penegakan hukum dialokasikan untuk Intelijen sebesar Rp104.504.539.000, Pidana Umum sebesar Rp323.581.387.000, Pidana Khusus sebesar Rp299.781.926.000; Datun sebesar Rp27.741.526.000, Pidana Militer sebesar Rp17.544.440.000, dan Pemeliharaan Barang Bukti sebesar Rp52.838.944.000. Sedangkan, untuk program dukungan manajemen untuk Pembinaan Pusat dan Daerah sebesar Rp7.058.881.897.000, Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah sebesar Rp28.784.647.000, Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp182.428.736.000, Pengadaan Sarpras di Pusat dan Daerah sebesar Rp9.311.010.129.000. Sebagai informasi, dana tersebut dilibatkan untuk bidang-bidang Kejagung yang tersebar di Indonesia mulai dari 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri, 63 cabang perwakilan Kejaksaan Negeri hingga perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri.

Topik:

Kejagung Kejaksaan Agung

Berita Sebelumnya

Geledah 4 Tempat di NTB, KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Wali Kota Bima

Berita Selanjutnya

KPK Lidik Korupsi PT Taspen 

Berita Terkait

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Istimewa)

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem di Kasus Chromebook, Status Tersangka Tetap Sah!

40 menit yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Praperadilan Nadiem di Kasus Chromebook

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Istimewa)

PN Jaksel Gelar Sidang Putusan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim Hari Ini

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajari Jakbar Hendri Antoro (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Pidana di Kasus Eks Kajari Jakbar Hendri Antoro

22 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Red Notice Anak Surya Darmadi segera Rampung

12 Oktober 2025 12:17 WIB

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Istimewa)

Kejagung Belum Tetapkan Status Buron Terhadap Silfester Matutina, Kenapa?

12 Oktober 2025 11:51 WIB