Geledah 4 Tempat di NTB, KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Wali Kota Bima

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 1 September 2023 14:33 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (31/8). Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa hingga gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Empat lokasi itu yakni kantor pihak swasta di Jalan Karantina Kota Bima; rumah kediaman pihak terkait di Jalan Gajah Mada Kota Bima; rumah kediaman pihak terkait di Jalan Muhajir Kota Bima; dan rumah kediaman pihak terkait lainnya yang berada di Perumahan BTN Gilipanda. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik terkait dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. "Ditemukan berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga dapat menerangkan adanya perbuatan pidana dari tersangka perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/9). Dikatakan Ali, sejumlah barang bukti itu akan dianalisis dan disita untuk melengkapi berkas penyidikan. "Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," ujarnya. Diketahui, KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima, NTB. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga telah menggeledah beberapa lokasi, salah satunya rumah Wali Kota Bima Muhammad Lutfi. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen pengadaan, lembar catatan keuangan dan alat elektronik. KPK pun diduga telah menetapkan Lutfi sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK juga telah mencegah Lutfi untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan, terhitung sejak Agustus 2023.

Topik:

KPK muhammad lutfi Wali Kota Bima

Berita Sebelumnya

KPK Telusuri Perusahaan Pemberi Gratifikasi Rafael Alun

Berita Selanjutnya

Kejagung Ajukan Tambahan Anggaran Rp 7,4 Triliun

Berita Terkait

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh di Kasus SYL

35 menit yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin (Foto: DPRD Kota Mojokerto)

Terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin

43 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Dirut PT Sahara Dzumirra International Rufis Bahrudin dan Wakil Manager Feriawan Nur terkait Korupsi Kuota Haji

53 menit yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

15 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

21 jam yang lalu