Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Jakarta, MI - Secara yuridis tindak pidana Pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Berikut Jenis-jenis tindak pidana dalam pemilu
 
1. Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

Pasal 488 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
 
2. Kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan perserta pemilu

Pasal 490 UU Pemilu

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
 
3. Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu

Pasal 491 UU Pemilu

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
 
4. Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU

Pasal 492 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
 
5. Pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye

Pasal 493 UU Pemilu

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

6. Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

Pasal 496 dan Pasal 497 UU Pemilu

“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 497

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
 
7. Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih;

Pasal 498 UU Pemilu

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

8. Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

9. Orang yang melakukan baik anacaman,  kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu

Pasal 511 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

10. Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514 UU Pemilu

“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”
 
11. Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih;

Pasal 515 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
 
12. Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali

Pasal 516 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Masalah Hukum dalam Pemilu

Merujuk pada UU pemilu, masalah hukum dalam Pemilu diantaranya, pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa proses Pemilu di Bawaslu, sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, tindak pidana Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu.

Lalu di tingkat pemilihan kepala daerah, masalah hukum Pemilu di antaranya pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, tindak pidana pemilihan, dan perselisihan hasil pemilihan.

Dapat diuraikan dalam 6 jenis Pemilu dan Pilkada kelompok besar masalah hukum itu terbagi ke dalam kelompok kategori pelanggaran Pemilu dan masuk kelompok kategori perselisihan/sengketa.

Dalam pelanggaran Pemilu terdapat tiga jenis yang diatur di dalam UU, yaitu pelanggaran berupa tindak pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu yang menyangkut penyelenggara Pemilu.

Untuk perselisihan/sengketa terbagi dua yaitu yang menyangkut hasil dan sengketa non hasil yang tidak berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu yang terjadi sebelum pengumuman rekapitulasi suara.

Temuan pelanggaran Pemilu merupakan pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Panwaslu TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan langsung oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Panwaslu TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (wan)