KPK Beri Sinyal Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal akan melakukan penyelidikan kasus dugaan mark up anggaran pada pengadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh sebagaimana diungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

KPK sempat menyampaikan imbauan kepada Mahfud untuk membuat laporan terkait perkara tersebut kepada KPK dengan melampirkan informasi awal. Namun, Mahfud menilai KPK sebagai lembaga penegak hukum seharusnya langsung menindaklanjuti informasi dugaan tindak pidana, bukannya meminta laporan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi, pihaknya tidak hanya menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat. “KPK juga bisa melakukan case building dari temuan awal adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi.

KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi, Senin (20/10/2025).

Meski begitu, Budi menjelaskan informasi awal dari publik akan diterima KPK. Sebab, laporan atau aduan masyarakat dinilai sebagai pelibatan langsung publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Oleh karenanya, KPK selalu terbuka kepada masyarakat, yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan dapat menyampaikan kepada KPK, baik nantinya akan menjadi informasi awal maupun pengayaan bagi KPK dalam penanganan suatu perkara,” pungkas Budi.

Mahfud MD sebelumnya menuding adanya dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Mahfud menyebut, biaya pembangunan proyek tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan standar biaya serupa di China.

Dalam paparan yang disampaikan melalui kanal YouTube resminya, Mahfud mengungkap bahwa berdasarkan perhitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh mencapai US$52 juta, sementara di China hanya sekitar US$17-US$18 juta per kilometer. 

“Naik tiga kali lipat kan? Ini yang naik siapa, uangnya ke mana? Itu harus diteliti karena ada dugaan mark up,” ujar Mahfud dikutip Jumat (17/10/2025).

Mahfud menyebut, proyek kereta cepat awalnya dirancang sebagai kerja sama government to government (G to G) antara Indonesia dan Jepang, dengan bunga pinjaman sebesar 0,1%. Namun, setelah pemerintah berpindah ke kerja sama dengan China, bunga yang ditetapkan menjadi 2%, dan kemudian meningkat hingga 3,4% karena adanya pembengkakan biaya atau cost overrun.

“Dulu, kata Pak Jonan (Ignasius Jonan, eks Menteri Perhubungan), proyek ini tidak feasible, tapi dia diganti. Lalu proyek jalan terus,” tutur Mahfud.

Dia menilai keputusan memindahkan kerja sama ke China menyebabkan beban utang makin besar dan berpotensi mengorbankan anggaran pembangunan sektor lain. 

Mahfud juga mengingatkan potensi risiko geopolitik jika Indonesia gagal membayar kewajiban proyek tersebut.

Misalkan, dia mencontohkan, kasus di Sri Lanka, yang pelabuhannya diambil alih China karena gagal membayar utang pembangunan. “Kalau gagal bayar, bisa saja mereka (China) minta kompensasi di tempat lain, misalnya di Natuna Utara. Ini berbahaya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan Mahfud MD terkait dengan pembiayaan proyek Whoosh. Luhut menegaskan, persoalan proyek tersebut bukan soal beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya urusan restrukturisasi bisnis antar-BUMN.

“Masalahnya apa sih? Siapa yang minta APBN? Nggak ada. Ini cuma restrukturisasi saja,” kata Luhut kepada awak media di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut menuturkan pemerintah telah melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim restrukturisasi baru.

“Saya sudah bicara dengan China, karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Kami sudah audit, sudah berunding, dan China mau melakukan restrukturisasi. Hanya tinggal menunggu Keppres,” kata Luhut.

Sikap Luhut itu sekaligus menampik pandangan Mahfud MD yang menilai proyek Whoosh sarat utang dan berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.