Mobilitas Masyarakat Meningkat, Lestari: Tingkatkan Pengawasan Prokes

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 21 Oktober 2021 17:23 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, mobilitas masyarakat terdeteksi meningkat. Untuk itu, pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) di area publik harus masif dan terukur sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 meluas kembali. "Mobilitas masyarakat tercatat meningkat, langkah pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan harus masif diimbangi dengan peningkatan disiplin masyarakat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/10/2021). Catatan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, berdasarkan pantauan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ada peningkatan (mobilitas) 40% volume kendaraan yang masuk ke Jakarta di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Peningkatan traffic itu, menurut Lestari, harus direspon segera dengan langkah yang tepat lewat pengawasan masif dan peningkatan disiplin Prokes di keseharian masyarakat. Pergerakan masyarakat di wilayah aglomerasi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, juga harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran virus corona. Di sisi lain, dia menilai bahwa langkah pemerintah dalam berupaya mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19 merupakan langkah yang strategis. "Langkah tersebut antara lain, dalam bentuk sedang dibahasnya skema pembiayaan bagi pasien dengan sindrom long Covid-19 agar dapat ditanggung oleh dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," katanya. Di masa tren penyebaran Covid-19 di tanah air mulai terkendali, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, langkah-langkah strategis yang meringankan beban masyarakat sangat diperlukan agar pemulihan dari dampak Covid-19 dapat segera tercapai. (Ery)

Topik:

prokes Pengawasan tingkatkan

Berita Sebelumnya

Lestari Moerdijat: Pengawasan Harus Konsisten Demi Disiplin Prokes

Berita Selanjutnya

Bamsoet Minta Pajak Alkes Tidak Masuk Kategori Pajak Barang Mewah

Berita Terkait

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Dok MI)

Pengawasan Taspen, OJK Minta Payung Hukum dalam Revisi UU P2SK

24 September 2025 16:51 WIB

Politik
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono

Totok Hariyono Ingatkan PTPS, PKD, dan Panwascam Jangan Minder saat Jalankan Tugas Pengawasan

7 November 2024 09:05 WIB