Di Jakarta, Semua Tempat Nyaris Dipungut Biaya Parkir, Heru Budi Perlu Evaluasi Perda Perparkiran

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 7 Agustus 2023 06:20 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Tata Kota, Trubus Rahadiansyah, mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran. Dalam pasal 54 ayat (1) menyebutkan, Gubernur dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada, rumah ibadah, kantor Pemerintah, bangunan sosial dan bangunan pendidikan. Dijelaskannya, bahwa kondisi riil saat ini nyaris semua tempat yang disebutkan spesifik di Pergub pasal 54 tersebut dipungut biaya parkir. "Untuk kepastian hukum dan tidak membingungkan publik, sebaiknya Gubernur menentukan Pergub tersendiri sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda tersebut. Biar Pergub tersebut tidak jadi "macan ompong" yang tidak konsisten diterapkan," ujar Trubus kepada Monitorindonesia.com, Minggu (6/8). Karena, lanjut dia, tidak jarang masyarakat dibingungkan dengan praktek dilapangan yang berbeda-beda tarif. Kadang ditetapkan Rp 5000/jam dan dilain tempat Rp 6000/jam. Sedangkan di sarana-sarana pendidikan dan kampus-kampus juga nyatanya dipungut biaya walau dengan tarif dibawah Rp 5000/jam. "Padahal sebagai fasilitas pelayanan publik oleh pemerintah, sejatinya pemerintah provinsi DKI membebaskan masyarakat dari tarif parkir atau bila lahan parkirnya tidak memadai, sekalian saja dilarang parkir," ungkapnya. "Karena hal tersebut juga bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku transportasi lain seperti ojek online," tambahnya. Menurut Trubus, kebijakan Gubernur DKI ini dianggap mendesak karena selain kepastian buat masyarakat soal tarif parkir juga menghindari kecurigaan penyelenggara kantor pemerintah maupun instansi Polri dan TNI. "Yang pasti pengaturan parkir ini juga akan mempengaruhi tata kelola transportasi dan mengurangi kemacetan di Ibukota," demikian Trubus. (SP) #Perda Perparkiran

Topik:

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono UP Parkir Perda Perparkiran

Berita Sebelumnya

Soal Tarif Parkir di Mapolda, Ini Kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto

Berita Selanjutnya

DPRD Dorong KPK Selidiki Dugaan Pemprov DKI Beli Lahan Sendiri di Kalideres

Berita Terkait

Metropolitan
Ombudsan RI Jakarta Raya (Foto: Dok MI/Aswan)

ORI Jakarta Raya Didesak Sikapi Dugaan Nepotisme Eks Pj Gubernur Heru Budi dan Putrinya di PT MRT Jakarta

6 Januari 2025 15:07 WIB

Metropolitan
Mantan Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Nepotisme Eks Pj Gubernur Heru Budi dan Putrinya di PT MRT Jakarta, DPRD dan Pemprov Jakarta Diminta Klarifikasi

5 Januari 2025 13:29 WIB

Metropolitan
Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (Foto: MI/Ant)

UMP DKI Jakarta Rp 5,396 Juta

11 Desember 2024 12:25 WIB

Ragam
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Andhika Permata

Pj Gubernur DKI Didorong Ganti Kadis Parekraf Andhika Permata, Ini Alasannya

13 November 2024 00:59 WIB