Istana Memastikan Koordinasi Pemerintah dengan KPK Berjalan Baik Atas Pencegahan dan Korupsi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 September 2024 14:01 WIB
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. (Foto: Antara)
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. (Foto: Antara)

Jakarta, MI - Istana memastikan koordinasi pemerintah dengan KPK akan berjalan dengan baik melalui Menko Polhukam, Hadi Tjahyono, dalam melakukan penegakan hukum lewat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Ari menegaskan, Presiden Joko Widodo terbuka untuk bertemu siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Menurut Ari  Jokowi juga menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi independen.

"Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Tapi, Presiden juga ingin menghormati, dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen," sambungnya.

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango berkelakar, jika dibandingkan Pimpinan KPK, organisasi kemasyarakatan (Ormas) lebih mudah bertemu dengan presiden. Menurut dia, koordinasi antara KPK dan pemerintah penting.

"Penting sangat karena koordinasi dengan pemerintah. saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK," kata Nawawi, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi mengaku presiden tidak pernah mengundang dirinya untuk membicarakan KPK. Nawawi menyebut baru sekali bertemu dengan Presiden. "Kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia. Pada waktu itu. Satu kali," ungkapnya.

Nawawi menambahkan, hanya satu momen pada acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika pergantian pimpinan," jelasnya.

Menurut Nawawi, koordinasi dengan pemerintah perlu dilakukan. Pihaknya pun mengajak sejumlah jajarannya untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah. "Saya pernah mengajak Pak Alex, Pak Ghufron, Pak Johanis Tanak, bahkan Deputi Penindakan, Deputi Korsup saya ajak bicara dengan Menko Polhukam yang baru," ungkapnya. (Sar)

Topik:

KPK Kasus Korupsi