Anggota DPRD Jakarta Ali Lubis Harap Dana CSR Tak Mubazir

Jakarta, MI - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis meminta informasi terkait penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengelolaannya yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk apa saja dalam rapat KUA-PPAS dan RKPD di tahun 2026 yang akan datang.

Hal itu disampaikan Ali Lubis yang juga Anggota Banggar di hadapan Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/8/2025) kemarin.

"Soal dana CSR yang diterima oleh Pemda DKI Jakarta saya minta informasi yang detil pak, karena jangan sampai program ke depan jadi tumpang tindih dan ini kita nggak pernah dilaporkan, berapa sih jumlah dana CSR yang diterima Pemda dari perusahaan-perusahaan dengan dikaitkan rencana kerja kita. Jangan sampai nanti nggak ada CSR," kata Ali Lubis.

Dengan harapan dana CSR di Pemda DKI Jakarta tidak mubazir, Ali meminta transparansi dalam pengelolaannya dan berapa saja dana CSR diperoleh Pemda DKI Jakarta setiap tahunnya. 

"Contoh untuk pasang CCTV, katakan. Ternyata di dinas-dinas juga ada anggaran untuk beli CCTV. Ini kan mubazir. Jangan sampai terjadi tumpang-tindih," ungkapnya.

"Jadi ini perlu saya tekankan di sini pak Sekda. Saya pribadi minta informasi soal dana CSR yang diperoleh Pemda setiap tahun, berapa jumlahnya dan peruntukannya juga. Dalam rencana ke depan saya juga minta informasi tersebut," imbuh Ali Lubis.