Pramono soal Korupsi Mesin Jahit Sudin PPKUKM Jaktim Rp 9 M

Jakarta, MI - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit di kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur yang kini diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur.

“Saya mendukung penuh dan memberikan akses seluas-luasnya kepada Kejari Jakarta Timur yang tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan mesin jahit lebih dari Rp 9 miliar,” kata Pramono di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Bahkan, tegasnya, kalau ada oknum yang berupaya menghambat kasus ini akan saya tindak tegas. "Intinya Pemprov DKI bersikap netral dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tandas Pramono. 

Sebelumnya, Kejari Jakarta Timur menggeledah kantor Sudin PPKUKM pada Senin (10/11/2025). Penggeledahan dilakukan karena adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan mesin jahit untuk program bantuan UMKM dengan nilai proyek mencapai lebih dari Rp 9 miliar. 

“Tadi penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik dari Kejari Jakarta Timur terkait pengadaan mesin jahit senar tahun 2022 sampai 2024 untuk UMKM di Jakarta Timur,” ujar Adri E Pontoh, Kasi Pidsus Kejari Jaktim kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti, termasuk dokumen DPA, komputer, CPU, serta berkas administrasi lainnya. 

Proyek pengadaan mesin jahit tersebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024 dan mencakup wilayah DKI Jakarta, termasuk Jakarta Timur. 

“Untuk tersangka pasti sudah ada calon, tapi kita belum bisa menetapkan tersangka karena perhitungan kerugian negara yang realnya, yang sahnya nanti dari BPKP. Kita minta kawan-kawan dari BPKP untuk menghitung kerugian,” katanya.