Ini Arahan Penting Jokowi ke Pejabat Polri di Istana

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 15 Oktober 2022 08:11 WIB
Jakarta, MI - Presiden Jokowi mengumpulkan semua pejabat utama Polri hingga kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (14/10) kemarin. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan arahan kepada 559 pejabat Polri. Mereka yang hadir mengikuti arahan Jokowi, diminta mengenakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat komando. Tak hanya itu, para pejabat Polri juga dilarang membawa ponsel dan hanya boleh membawa buku catatan dan pulpen. Polisi yang hadir juga tidak boleh membawa ajudan atau yang sering disebut sebagai ADC (Aide de Camp). Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan hasil arahan dari Presiden Jokowi, salah satunya, yaitu meminta Polri tetap solid dalam menjalankan tugas. "Arahan beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat," kata Jenderal Listyo di Istana Negara, Jumat (14/10). Jokowi juga menyoroti soal judi online, narkoba, hingga gaya hidup. Hal-hal tersebut menjadi atensi Jokowi. "Kita semua sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik, terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas," ujar Listyo. "Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan pemberantasan, hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," imbuhnya. Tak hanya itu, Listyo mengatakan pihaknya menerima perintah Jokowi untuk mengawal jajaran pemerintah daerah (Pemda) melewati situasi sulit perekonomian saat ini. Terlebih, kondisi perekonomian dunia berdampak ke kondisi ekonomi Indonesia. "Kami tentunya melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal Pemda, baik dari tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit," katanya. Jenderal Listyo juga menyebut Jokowi memberi arahan langsung terkait reformasi di Polri. "Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal sebagai bagian dari reformasi keseluruhan, reformasi instrumental, dan utamanya reformasi kultural Polri dengan semangat dan sesuai arahan Presiden," pungkasnya.

Topik:

Jokowi Polri

Berita Sebelumnya

PB PMII Sebut KPU Lalai Jalankan PKPU Terkait Verifikasi Administrasi

Berita Selanjutnya

Irjen Toni Harmanto Ditunjuk Jadi Kapolda Jatim

Berita Terkait

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB