Soal Kelangkaan LPG 3 Kg, Menteri ESDM Bahlil Diserang Anggota Komisi XII DPR RI

Jakarta, MI - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diserang Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg.

Seperti misalnya, salah satu Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar yang meneyakan kepada Bahlil beredarnya beredarnya LPG 3 kg berwarna pink alias gas melon nonsubsidi, di tengah kelangkaan LPG 3 kg berwarna hijau yang disubsidi pemerintah.

Hal tersebut dipertanyakan Yulian pada saat Rapat Kerja bersama Menteri ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (3/2/2024).

"Ada LPG 3 kg yang warna pink itu bertuliskan nonsubsidi. Kami minta itu segera dicabut, karena masyarakat di bawah ini bingung ada warna pink ada warna melon," katanya. 

Alasan anak buah Megawati Soekarnoputri itu meminta tabung gas warna pink nonsubsidi tersebut ditarik lantaran harganya jauh lebih mahal daripada LPG 3 kg subsidi dari pemerintah. 

"Harganya jauh, kalau yang nonsubsidi ini Rp 42.000 3 kg, kalau yang subsidi ini harga eceran tertingginya hanya Rp 18.000," tutur Yulian.

Di tempat yang sama, Bahlil Lahadalia membantah beredarnya LPG 3 kg berwarna pink di tengah kelangkaan LPG 3 kg berwarna hijau yang disubsidi pemerintah.

Bahlil mengatakan, LPG 3 kg berwarna pink tersebut memang pernah dijual PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018 lalu, namun produk tersebut sudah tidak diedarkan.

"Menyangkut LPG 3 kg (warna pink), memang Pertamina tidak pernah mengeluarkan, itu di tahun 2018," ujarnya. 

"Tapi ini seolah-olah ada. Bahwa ada yang tidak nyaman kalau kita mau tertibkan proses pendistibusan dari pengecer, tapi sayangnya kita hormati pengecer, dan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat," sambungnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan perusahaan saat ini hanya menjual LPG nonsubsidi kemasan 5,5 kg dan 12 kg, tidak ada yang 3 kg.

"Jadi tidak ada 3 kg yang berwarna pink yang nonsubsidi, itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan itu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya," jelasnya.

Simon mengatakan, uji coba tersebut bertujuan untuk melihat pasar kalangan menengah, yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil. Dengan begitu, dia memastikan isu yang beredar itu hoaks.

"Namun itu pada tahun 2018, sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoaks," tegasnya.

Apabila ada kegiatan atau praktik-praktik yang berlangsung di Pertamina yang tentunya mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya biaya tertentu mohon untuk dilaporkan agar kita sikat habis," pungkas Simon.