LSPI Desak Presiden Prabowo Copot Menprin Agus Gumiwang

Jakarta, MI- Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Agus Gumiwang Kartasasmita dari jabatan Menteri Perindustrian. Desakan itu disampaikan buntut dari permasalahan PT Asiana Lintas Development (PT ALD) yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran hak atas lahan warga senilai Rp 35 miliar.

Adapun PT Asiana Lintas Development merupakan perusahaan pengembang properti yang dipimpin oleh istri dari Menprin Agus Gumiwang, Loemongga Haoemasan Salomons yang menjabat sebagai Direktur Utama.

Koordinator LSPI, Hairullah mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh istri dari Menprin tersebut hingga kini belum juga melaksanakan kewajiban untuk membayar hak atas lahan milik Mardi Sayugo.

Sebagai informasi, pemilik lahan atas nama Mardi Sayugo telah meninggal dunia pada bulan juli 2021 lalu.

"PT Asiana Lintas Development, yang dipimpin oleh Dirut Loemongga Haoemasan Salomons, hingga saat ini belum membayar pembelian tanah Rp35 miliar, milik almarhum Maridi Sayugo," kata Hairullah, Selasa (25/3/2024).

Atas permasalahan ini, LSPI mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dari jabatanya. Sebab Hairullah menilai Menprin Agus telah menutup mata terkait tindakan yang dilakukan PT ALD kepada warga.

"Pertama, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian yang dinilai telah menutup mata terhadap tindakan PT Asiana Lintas Development," tegasnya.

Lebih Lanjut, LSPI mendesak PT Asiana Lintas Development untuk dengan segera melakukan pembayaran senilai Rp 35 miliar terhadap tanah milik almarhum Maridi Sayugo.

Hairullah mengatakan bahwa sikap Menprin Agus Gumiwang yang seolah-olah tutup mata atas tindakan yang dilakukan oleh PT ALD serta mendiamkan permasalahan ini hingga bertahun-tahun telah merugikan hak rakyat.

"Tiga, mendesak Presiden Prabowo mencopot Menteri Agus Gumiwang yang diduga mendiamkan masalah ini hingga bertahun-tahun dan merugikan hak rakyat," tandasnya.