Komisi II DPR Minta Bentrokan di Puncak Jaya Dibawa ke Ranah Hukum

Jakarta, MI- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mendorong aparat penegak hukum (APH) membawa peristiwa bentrokan antar pendukung paslon pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah dibawa ke ranah hukum.

"Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum dalam hal ini adalah hukum pidana," kata Rifqinizamy, Senin (7/3/2025).

Ia juga meminta adanya evaluasi mendasar terkait pelaksanaan kampanye pada pilkada di sejumlah daerah yang sering kali menimbulkan konflik antar pendukung, termasuk daerah Papua.

"Yang kedua kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi hal yang penting untuk dibahas dalam pembahasan revisi undang-undang paket politik.

"Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik termasuk di dalamnya terkait dengan undang-undang Pilkada di komisi II DPR RI," katanya.

"Apakah kemudian ide untuk menarik kembali Pilkada ke DPRD, atau kita melaksanakan Pilkada yang asimetris, dalam pengertian di setiap tempat itu berbeda cara dan mekanisme pemilihan kepala daerahnya tergantung dari berbagai macam variabel termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan Pilkada kita hari ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan tanggung jawab semua pihak. Maka dari itu ia meminta aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri untuk memastikan situasi PSU berjalan dengan kondusif.

"Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagi saya, pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah tapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan TNI dan Polri, untuk memastikan situasi aman," jelasnya.