Pengamat soal Usulan Pergantian Wapres Gibran: Presiden Prabowo Menghadapi Dilema Besar!

Jakarta, MI- Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto (SGY) Emik menyoroti pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang membawa 8 poin tuntutan, diantaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI.

Sugiyanto mengatakan bahwa usulan pergantian Wapres Gibran merupakan hal yang paling berat dalam tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ia menyebut bahwa hal tersebut berpotensi menjadi bom waktu politik.

"Tuntutan ini menyentuh persoalan yang sangat sensitif dan kompleks, karena menyangkut hasil Pemilu 2024 yang telah disahkan oleh KPU dan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bukan lagi sekadar reshuffle kabinet, tetapi menyangkut legitimasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres," kata Sugiyanto dalam postingannya di media sosial Facebook, Jumat (2/5/2025).

Sugianto mengatakan bahwa tuntutan tersebut didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etika karena diputuskan oleh Ketua MK pada saat itu, yakni Anwar Usman yang juga paman dari Gibran.

Ia menyebut bahwa Forum Purnawirawan TNI menilai bahwa putusan tersebut membuka jalan lebar bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu. Walaupun pada saat itu Gibran belum memenuhi batas usia untuk mencalonkan diri sebagai Wapres.

"Forum Purnawirawan menilai bahwa keterpilihan Gibran sebagai Wakil Presiden bersandar pada keputusan MK yang cacat etika, karena diputuskan oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran," katanya.

Menurut Sugiyanto, kritik utama dalam poin tersebut adalah soal adanya dugaan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya meloloskan Gibran menjadi Cawapres.

"Kritik utama mereka adalah soal dugaan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemunduran etika dalam institusi hukum tertinggi," tuturnya.

Meski demikian, menurut Sugiyanto, mengakomodir tuntutan tersebut sama saja dengan membuka "Kotak Pandora", sebab mengganti Wakil Presiden yang telah terpilih secara sah karena dugaan cacat etik dalam proses pencalonanya dapat menyebabkan preseden buruk terhadap stabilitas demokrasi dan intergritas pemilu. Namun menurutnya, jika mengabaikan usulan tersebut juga akan menimbulkan resiko politik kedepannya.

"Namun, mengakomodasi tuntutan itu berarti membuka kotak Pandora: jika wakil presiden yang telah sah terpilih diganti karena dugaan cacat etik dalam proses hukumnya, maka akan muncul preseden buruk terhadap stabilitas demokrasi dan integritas pemilu," ujarnya.

"Di sisi lain, mengabaikan tuntutan ini juga menyimpan risiko politik karena seolah-olah membiarkan dugaan pelanggaran etika terjadi tanpa konsekuensi," lanjutnya.

Sugiyanto mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menghadapi dilema besar terkait dengan usulan ini, sebab tuntutan ini berasal dari para jendral purnawirawan senior yang Prabowo sangat hormati.

"Presiden Prabowo menghadapi dilema besar. Di satu sisi, usulan ini datang dari para jenderal purnawirawan senior yang sangat beliau hormati. Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran adalah pasangan resmi dalam kontestasi Pilpres 2024," katanya.

Dilain sisi, kedekatan personal antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari Wapres Gibran juga akan menjadi pertimbangan Prabowo dalam menyikapi usulan tersebut.

"Selain itu, kedekatan personal dan politik Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi—ayah Gibran—juga menjadi pertimbangan besar," tuturnya.

Kendati demikian, Sugiyanto meyakini hal tersebut tidak akan memunculkan kekacauan besar pada Republik Indonesia, sebab Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pergantian Wapres Gibran dalam 8 poin tuntunya mendukung penuh pemerintahan Prabowo.

"Namun saya meyakini, dalam konteks ini, tidak akan muncul kekacauan besar di Republik ini. Forum Purnawirawan yang menyampaikan tuntutan juga mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo," tulisnya.