BPS Diminta Terbuka soal Data Kemiskinan, Anis: Jangan Abaikan Kajian Bank Dunia

Jakarta , MI - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) membuka diri terhadap kajian Bank Dunia yang mengukur angka kemiskinan Indonesia berdasarkan standar daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Menurutnya, masukan dari lembaga internasional tersebut penting untuk meningkatkan akurasi data nasional dan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

“BPS harus terbuka. Kajian dari lembaga seperti Bank Dunia bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk melihat di mana posisi kita sebenarnya dibandingkan negara-negara setara,” ujar Anis, Sabtu (3/5/2025).

Dalam laporannya, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) dan menggunakan standar garis kemiskinan global senilai US$3,65 per kapita per hari berdasarkan PPP. Jika standar ini diterapkan, jumlah warga miskin di Indonesia berpotensi jauh lebih besar dibandingkan data resmi versi BPS yang masih menggunakan pendekatan nasional.

Anis menekankan pentingnya ketepatan data dalam menentukan arah kebijakan. “Kalau data yang digunakan tidak tepat, maka kebijakan pembangunan bisa meleset dari sasaran. Itu bisa meninggalkan jutaan rakyat di bawah garis kemiskinan tanpa terjangkau bantuan,” katanya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara yang seragam. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda di setiap provinsi, pendekatan terhadap garis kemiskinan tidak bisa disamaratakan.

“Garis kemiskinan di Jakarta tentu tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah di luar Jawa. Karakteristik lokal harus jadi pertimbangan utama,” ujarnya.

Politikus PKS itu menilai kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa dan menuntut perhatian ekstra dari pemerintah. Ia mendorong agar anggaran negara lebih difokuskan pada investasi yang berpihak kepada rakyat miskin dan mampu mengurangi ketimpangan.

“Fokus fiskal negara harus diarahkan untuk memperkecil ketimpangan sosial dan memberi ruang tumbuh bagi masyarakat kecil,” tutup Anis. ***