Daripada Ijazah Jokowi, Mending Usut Pendidikan Gibran!

Jakarta, MI - Polemik dugaan ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih terus diusut. Namun, melalui cuitannya di media sosial X pribadinya, @gm_gm, Sastrawan Goenawan Mohamad kurang setuju apabila ijazah Jokowi yang diduga palsu terus dibesar-besarkan.

"Saya mendukung ide, agar heboh soal ijazah mantan Presiden Jokowi tak diterus-teruskan," kata Goenawan Mohamad dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, apabila terus mengungkit ijazah Jokowi meskipun itu palsu sama sekali tidak berdampak. "Palsu atau asli, tak ada dampaknya lagi: beliau tak punya kekuasaan," ujarnya.

Namun, Goenawan dengan terang-terangan menyepakati apabila yang diusut adalah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjabat. "Saya lebih sepakat, yang perlu diusut adalah pendidikan Wakil Presiden, Gibran," katanya.

Adapun hal yang ingin ia usut, yakni terkait latar belakang keahlian hingga prestasi yang telah ditorehkan selama mengenyam pendidikan. "Apa sekolahnya? Di mana? Apa ijazahnya, latar belakang keahliannya? Bagaimana prestasinya?," katanya.

Menanggapi cuitan yang ditulis oleh Goenawan, pandangan netizen datang dari dua arah berlawanan atau pro dan kontra. "Yaa ga bisa gitu mas, polemik Ijazah itu harus terus diperjuangkan hingga ke Pengadilan. Silahkan jokowi bawa semua Ijazah2nya mulai SD-UGM yang diklaim ASLI tsb. Biarkan pihak penggugat (Reps : Rakyat) yg akan uji forensik sertaka jg dokumen2 pendukung dr UGM (Skripsi dll)," komentar netizen.

"Ya iyalah anda bersikap begitu. Karena anda orang yang ikut memunculkan makhluk itu dari dalam got," ujar netizen lainnya.

"Perlu pak untuk membunuh karakter mulyono agar dia malu dan ga usil lagi urus negara demi kepentingan pribadinya," sahut lainnya.

Sementara baru-baru ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada pihak-pihak yang menuntut pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk tidak tinggal di Indonesia.

Luhut mengingatkan seluruh warga negara harus taat pada konstitusi. "Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia," ujar Luhut di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).