Presiden Prabowo: Perilaku Korup Ada di BUMD, BUMN

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, transparansi dalam menjalankan kekuasaan. 

"Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka ia akan korup. Kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT RI ke-80 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden Prabowo menambahkan, korupsi adalah masalah terbesar bangsa kita. Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi Pemerintahan. 

"Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin Pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui seberapa besar tantangan kita. Seberapa besar penyelewengan yang ada di Pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan dan berani melawan penyakit tersebut.

"Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, penyakit-penyakit yang ada di bangsa kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan kita bersama-sama," kata Presiden Prabowo menambahkan.

"Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan Pemerintah," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengaku, sejak dilantik menjadi Presiden RI, pemerintah telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp300 triliun.

"Itulah sebabnya, pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Diantaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber bancakan. Rp300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak," sebut Presiden Prabowo.