Negara Rugi Besar! Ini Daftar Aset Pemerintah yang Rusak Imbas Demo di 23 Daerah

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan besarnya kerugian negara akibat gelombang aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yang berubah menjadi anarkis. 

Setidaknya, fasilitas umum dan gedung pemerintah di 23 daerah di Indonesia menjadi sasaran amukan massa, mulai dari DKI Jakarta hingga Palopo, Sulawesi Selatan.

Aset yang dirusak meliputi halte, rumah dinas, kantor pemerintah kabupaten, hingga gedung DPRD. Bahkan, sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah akibat aksi vandalisme.

"Kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada. Demo awal yang kemudian berlanjut kekerasan," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Selasa (2/9/2025). 

Pertama, kerugian terbesar tercatat di DKI Jakarta dengan nilai mencapai Rp50,4 miliar. Rinciannya, kerusakan meliputi 22 halte, baik milik MRT Jakarta senilai Rp3,3 miliar maupun Transjakarta sebesar Rp41,6 miliar. Selain itu, kerusakan pada kamera pengawas (CCTV) ditaksir menelan biaya Rp5,5 miliar.

Kedua, kerusakan terjadi di Makassar yang terdiri dari kerusakan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan DPRD Kota Makassar akibat dibakar. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang terluka. 

Kerusakan serupa juga terjadi di Surakarta, di mana kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar massa. Sementara itu, di Surabaya, Gedung Grahadi ikut menjadi sasaran amukan massa, ditambah 11 pos polisi mengalami kerusakan parah hingga terbakar.

Kerusakan berikutnya tercatat di Kediri, di mana massa melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap Gedung DPRD Kota Kediri, melempari kantor Satlantas Polres Kediri dengan batu, serta merusak sejumlah kendaraan yang merupakan barang bukti kasus pidana.

Di Mataram, Gedung DPRD juga menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran oleh massa aksi. Sementara itu, di Bandung, demonstran merusak sejumlah fasilitas negara yaitu rumah dinas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Gedung DPRD. 

Untuk wilayah Jawa Tengah, pemerintah mencatat terjadinya kerusakan Gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang; serta pembakaran gedung DPRD di Brebes, Pekalongan, dan Kebumen.

"Gedung DPRD dan Polres di Tegal dibakar. Gedung DPRD di Cilacap dirusak. Gedung DPRD, gedung pemerintah kabupaten dan Samsat dibakar dan dijarah di Kediri. Sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang di Museum Baghawanta Bari, Kediri," tutur Tito. 

Lebih lanjut, di Jepara, terdapat kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara, pembakaran sebagian gedung DPRD Jepara dan penjarahan fasilitas kantor DPRD Jepara, dan kerusakan fasilitas umum berupa lampu penerangan jalan dan CCTV di tugu kartini. Selain itu, ada pembakaran di sekitar tugu kartini dan gerobak pedagang di SMP 5, Jepara. 

Kerusakan juga terjadi di berbagai daerah lain. Di Malang, 13 pos polisi mengalami perusakan, sementara tiga pos polisi lainnya dibakar. Di Cirebon, massa merusak dan menjarah Gedung DPRD Kota. 

Sementara itu, di Banyumas, gedung DPRD Kota Banjar dirusak, gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak, gedung DPRD Kota Tasikmalaya juga dirusak. 

"Selanjutnya, di Palembang, gedung DPRD provinsi dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar. Terakhir, gedung DPRD Kota Palopo juga dirusak," bebernya.

Tito menjelaskan, rangkaian unjuk rasa ini berlangsung sejak 25 Agustus 2025 dengan salah satu tuntutan utama terkait transparansi tunjangan dan gaji anggota DPR. 

Aksi berlanjut hingga 28 Agustus 2025 dan semakin memanas setelah insiden tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan, yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis milik Polri. Peristiwa itu kemudian memicu aksi yang lebih panas di berbagai daerah.

"Kami catat bahwa ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025 dengan konsentrasi massa terpusat di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres serta gedung DPR RI dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," imbuhnya.

"Terdapat aksi yang berlanjut rusuh, yakni di Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan. Sisanya kondusif."