Kemenkes Akui Masih Ada 36 Kecamatan Belum Memiliki Puskesmas

Jakarta, MI - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa dari total 10.300 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, masih terdapat 36 kecamatan yang belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Fakta ini disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Maria menjelaskan, dari total puskesmas yang ada, sebanyak 2.652 berada di wilayah Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). 

"Namun dari 10.300 itu kita melihat kalau sesuai standar kita, satu puskesmas bisa menangani 30.000 orang. Sekarang ada 160 kabupaten kota yang sudah rata-ratanya di atas 1 banding 30.000, sehingga ini relatif overload," tuturnya. 

Maria mengakui masih terdapat 36 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas. Bahkan, menurutnya, ada ratusan puskesmas yang lokasinya sangat sulit dijangkau masyarakat.

"Masih ada 268 puskesmas dengan waktu tempuh di atas 2 jam untuk desa terjauhnya. Nah, ini yang di bawah ini yang nanti kami akan terus mengurangi puskesmas-puskesmas, keadaan-keadaan seperti ini," kata Maria.

Ia menambahkan, Kemenkes berencana merelokasi 129 puskesmas yang dinilai tidak lagi layak, termasuk 111 di antaranya yang mengalami kerusakan berat.

"54.257 desa sudah memiliki UPKDK, ini Pustu. Dan rencananya sampai 2029 kita akan membangun 2.082 puskesmas dan 6.576 UPKDK," terangnya.

Selain itu, Maria menyebut ada 6.361 atau 61 persen dari jumlah puskesmas yang sudah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun lalu yang hanya mencapai 59 persen.

"Jadi ada 76 kabupaten kota yang 100 persen lengkap, 127 kabupaten kota masih 81 sampai 99 persen lengkap, 126 yang 51 sampai 80 persen, dan 185 yang 0 sampai 50 persen," imbuhnya.

"Kekurangannya paling banyak adalah dokter gigi (2.775), kesling, gizi, ATLM, dokter, farmasi, kesmas, bidan, dan perawat. Dan ini sudah direncanakan oleh Dirjen SDM-K, untuk melakukan pemenuhan terhadap SDM kesehatan agar pelayanan di kesehatan primer itu lengkap dengan pengadaan ASN bidang kesehatan, penugasan khusus, pemberian beasiswa, dan program internship," pungkasnya.