Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 3 Perkara Melalui Restorative Justice

Albani Wijaya

Diperbarui 12 April 2023 20:41 WIB

Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 3 Perkara Melalui Restorative Justice

Medan, MI - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejati Sumut kembali menghentikan penuntutan 3 perkara, masing-masing dari Kejaksaan Negeri Belawan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Kejaksaan Negeri Asahan setelah sebelumnya dilakukan ekspose ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung RI Fadil Zumhana didampingi Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda (Direktur TP Oharda) pada Jampidum Kejaksaan Agung RI Agnes Triani, beserta jajaran, Rabu (12/4). Ekspose perkara dilakukan oleh Kajati Sumut Idianto, didampingi Wakajati Joko Purwanto, Aspidum Luhur Istighfar, Kabag TU dan para Kasi di ruang vicon Lantai 2 Kantor Kejati Sumut. Menurut Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, perkara yang dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif adalah dari Kejaksaan Negeri Belawan dengan tersangka Muhammad Yunus Zulkarnain melanggar Pasal Pertama 310 ayat 3 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kedua Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, tersangka Gelpin Simanjuntak Als Gelpin diduga melanggar Pasal 80 ayat 2 jo Pasal 76c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak "Perkaran ketiga dari Kejaksaan Negeri Asahan atas nama tersangka Warseno Als Seno diduga melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP atau Pasal 107 huruf dan UU RI No. 30 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHP. Tersangka ini 'terpaksa' mencuri sawit karena butuh biaya untuk persalinan isterinya," kata Yos A Tarigan. Adapun alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan penerapan restorative jusctice, lanjut Yos A Tarigan, pihaknya berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 yaitu, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga. Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyampaikan bahwa antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Proses pelaksanaan perdamaian juga disaksikan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta difasilitasi oleh Kajari, dan jaksa yang menangani perkaranya. "Penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif ini membuka ruang yang sah menurut hukum bagi pelaku dan korban secara bersama merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan ke keadaan semula," tandasnya.

Topik:

Restorative Justice kejati sumut

Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 3 Perkara Melalui Restorative Justice

Berita Sebelumnya

Anas Urbaningrum: Yang Panjang Langkahnya, Bukan Bicaranya

Berita Selanjutnya

Acara Harmoni Ramadhan PWI Pusat-IKWI Berlangsung Khidmad

Berita Terkait

Kejati Sumut Sebut Bakal Ada Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aset PTPN I

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

Kajati Sumut Harli Siregar: Pancasila Perekat Bangsa Wujudkan Indonesia Raya

Kejati Sumut Periksa 70 Saksi Korupsi Jual Aset PTPN I

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K