ICW Kritisi Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp48,7 Miliar

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 April 2022 18:28 WIB
Jakarta, MI - Pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar untuk 505 unit rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata, Jakarta Selatan berpotensi menimbulkan kecurangan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, besarnya alokasi anggaran itu tidak menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Pengadaan gorden yang dilakukan oleh DPR RI pada tahun anggaran 2022 berpotensi menimbulkan kecurangan,” kata Wana kepada wartawan, Sabtu (2/4). Wana menjelaskan, berdasarkan penelusuran ICW, setidaknya terdapat empat temuan berkaitan dengan pengadaan gorden yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertama, ketiadaan transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan. Kedua, terdapat potensi kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu. Kemudian terdapat pengadaan yang diduga hampir serupa pada tahun 2016. Keempat, harga barang yang dibeli terindikasi tidak sesuai standar karena terlampu mahal. Dari hasil temuan tersebut, ICW mendesak Sekretariat Jenderal DPR RI membuka dokumen pengadaan gorden itu. Menurut Wana, hal itu sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. “Sekretariat Jenderal DPR RI harus menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan,” tambah dia. DPR menyediakan pagu anggaran Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan tahun 2009. (La Aswan)

Topik:

icw

Berita Sebelumnya

Pengamat: Selama Ramadan para Capres Bakal Banyak yang Tebar Pesona

Berita Selanjutnya

Kritik Jokowi dan Luhut, Amien Rais Didoakan Pegawai Istana agar...

Berita Terkait

Hukum
Seorang polisi menembakkan pelontar gas air mata saat kericuhan dalam unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh.

Nyaris 1 Tahun, Laporan Dugaan Korupsi Gas Air Mata Polri Tak Ada Perkembangan

17 Agustus 2025 02:17 WIB

Hukum
Kementerian Agama (Kemenag) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Dugaan Korupsi Haji 2025 Sasar Penyelenggara Negara di Kemenag

5 Agustus 2025 19:13 WIB

Hukum
Hasto Kristiyanto (Foto: Dok MI/Albani Wijaya)

Pengabdian kepada Negara Dinilai Tak Sepadan dengan Pemberian Suap PAW Anggota DPR yang Menjerat Hasto

27 Juli 2025 07:35 WIB

Hukum
ICW Ungkap Kejanggalan Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun di Era Nadiem (Foto: Ist)

ICW Ungkap Kejanggalan Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun di Era Nadiem

7 Juni 2025 09:24 WIB

Hukum
Nadiem Anwar Makarim (Foto: Dok MI/Istimewa)

ICW dan KOPEL Ungkap Kejanggalan di Balik Pengadaan Laptop Era Nadiem Rp 9,9 T

7 Juni 2025 07:36 WIB

Hukum
- Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tegas mengecam praktik kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat sipil selama aksi demo penolakan UU TNI yang baru disahkan DPR.

Gila!!! Duit Rp3,8 T Pajak Rakyat Dipakai Fasilitasi Kekerasan Polisi

28 Maret 2025 13:55 WIB