Anis Matta Apresiasi Langkah Presiden Jokowi Melarang Ekspor CPO dan Minyak Goreng

wisnu
wisnu
Diperbarui 23 April 2022 21:28 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu, diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas soal ketersediaan minyak goreng nasional pada Jumat (22/4). Presiden menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Anis Matta melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/4) mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. "Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri," kata dia. [caption id="attachment_425781" align="aligncenter" width="300"] Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Anis Matta. (Foto:Dok/MI)[/caption] Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi. "Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak," ujarnya. Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23% dari pasokan dunia. Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46% atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp51 Triliun). "Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau," katanya. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara 'business as usual' atau bisnis seperti biasa. "Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agak tidak terkesan sebagai gimmick," katanya. Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ pada Rabu (20/4/2022) lalu, meminta pemerintah untuk tidak menciptakan 'gimmick-gimmick' baru, karena akan menjadi 'backfire' atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. "Tidak ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh," katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi. (Ery)

Topik:

Anies Matta presiden

Berita Sebelumnya

Moeldoko Minta Masyarakat Waspada Terhadap Gerakan Kelompok NII

Berita Selanjutnya

Sufmi Dasco Soroti Banyak Artis Terseret Kasus Investasi Bodong DNA Pro

Berita Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Ekonomi
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Foto: Dok MI)

Presiden Didorong Terbitkan State Guarentee untuk Perbaikan Ekonomi

21 Maret 2025 03:56 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Presiden "Ndasmu" Lakukan Evaluasi untuk Bisa Bertahan sampai 2029

19 Maret 2025 14:26 WIB

Hukum
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (Foto: Istimewa)

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran Dana BLBI 1998 Ancam Kredibilitas Bank Sentral, Presiden dan DPR Jangan Berdiam Diri!

21 Januari 2025 11:31 WIB