Masyarakat Dipersulit Beli Kendaraan Cash Digiring untuk Kredit, DPD: Bentuk Monopoli dan Pemerasan!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 23 September 2022 22:26 WIB
Jakarta, MI - Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh, H Sudirman, meminta pemerintah daerah untuk melakukan tindakan terhadap dealer kendaraan, yang mempersulit masyarakat yang ingin membeli kendaraan secara tunai dan menggiringnya untuk pembelian secara kredit. Hal itu disampaikan Haji Uma menyikapi banyaknya keluhan masyarakat di Aceh, yang disampaikan kepada dirinya terkait permasalahan tersebut. “Banyak keluhan masyarakat yang saya terima terkait masalah ini, termasuk yang menimpa warga Lhokseumawe dalam dua hari terakhir. Ini merupakan bentuk monopoli dan pemerasan terhadap masyarakat”, ujar Haji Uma, Jumat (23/9). Sudah jadi rahasia umum jika selama ini dealer mempersulit pembelian kenderaan secara tunai, dengan berbagai bentuk ancaman dan memaksa masyarakat membeli secara kredit, karena dealer diuntungkan oleh komisi dari leasing. Namun disisi lain, masyarakat yang ingin membeli secara tunai sangat dirugikan. Menurut Haji Uma, praktik yang dilakukan dealer tersebut adalah pelanggaran atas UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti melakukan tindakan kongkrit untuk mencegah masalah ini, tidak lagi terus berulang dan merugikan masyarakat. “Praktik oleh dealer tersebut adalah pelanggaran atas UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah daerah mesti lakukan tindakan tegas agar praktik ini tidak terus berlanjut dan merugikan masyarakat, termasuk mencabut izin usaha dealer yang melanggar," tegas Haji Uma. Haji Uma menambahkan, dealer mesti mendapat izin pemerintah di daerah sebelum membangun ruang pamer dan bengkel, serta harus menandatangani surat jaminan sebelum beroperasi sebagai dealer. Salah satunya surat jaminan atas perlindungan konsumen untuk melindungi hak pembeli, jika timbul kerugian karena transaksi pembelian kendaraan. Diakhir pernyataannya, Haji Uma meminta masyarakat konsumen untuk mendokumentasikan, jika pihak dealer atau oknum sales kendaraan yang melakukan praktik mempersulit pembelian tunai dan memaksa masyarakat untuk membeli secara kredit. Bukti dokumentasi tersebut, dapat menjadi dasar tindak lanjut pelaporan kepada institusi pemerintah terkait.

Topik:

DPD RI Pemerasan Monopoli Haji Uma

Berita Sebelumnya

Waketum Gerindra Jadi Jubir Bappilu 2024

Berita Selanjutnya

Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Bakal Sering Dipanggil KPK Jelang Pilpres, Ada Apa Ya?

Berita Terkait

Metropolitan
Pasar Barito, Jakarta Selatan (Foto: Ist)

Terungkap! Praktik Monopoli Kios di Pasar Barito, Satu Pedagang Kuasai 15 Unit

18 Oktober 2025 08:59 WIB

Nasional
Fadel Muhammad (Foto. Rizal Siregar)

Fadel Muhammad: Tantangan Terbesar Era Prabowo Adalah Pemerataan Ekonomi Nasional

15 Oktober 2025 19:56 WIB

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Hukum
Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 tersangka lainnya dihadirkan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025). [Foto: Dok. MI]

Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka Pemerasan

22 Agustus 2025 16:25 WIB