Dirjen PHU Kemenag Bantah Soal Dugaan Mark Up Biaya Komponen Haji

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Februari 2023 13:07 WIB
Jakarta, MI- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) pada Kementerian Agama (Kemenag RI) Hilman Latief membantah tudingan bahwa sejumlah biaya komponen haji seperti biaya hotel, pesawat dan katering diduga di mark up. Bantahan tersebut disampaikan Hilman menanggapi pernyataan salah anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid yang menduga adanya mark up dalam sejumlah komponen biaya haji seperti biaya hotel, katering dan biaya pesawat. "Ya kami harus, cek mark up nya di mana? Berapa persen? Dari harga berapa ke berapa? Iya enggak lah," tandas Hilman saat dihubungi redaksi, Rabu (08/02/2023). Hilman juga membantah soal dugaan harga gelang untuk jemaah haji yang diduga di mark up. "Masa begitu. Persepsi yang berbeda, dan biaya operasional," katanya. Terkait biaya gelang untuk jemaah haji, Hilman mengungkapkan, ada sejumlah komponen yang harus dihitung hingga harganya sesuai. "Komponen Gelang: 1. Gelang itu sendiri stanlis yang super. 2. Biaya distribusi ke masing-masing embarkasi. 3. Ongkos grafir. 4. Biaya akomodasi tenaga penggrafir. 5. Biaya konsumsi selama penggerafiran. Bukan beli gelang terus biasa," urai Hilman. Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menduga adanya mark up dalam sejumlah biaya komponen haji seperti biaya untuk hotel, katering hingga pesawat. "Pasca kami panitia kerja (panja) Haji Komisi VIII kunker ke Arab Saudi kemarin banyak ditemukan sejumlah komponen biaya haji yang tidak masuk akal. Mulai dari penyediaan katering, transportasi udara hingga hotel," beber Wachid kepada wartawan, Senin (06/02/2023) kemarin. Wachid mengungkapkan, dari sejumlah biaya komponen tersebut di atas patut diduga jadi celah permainan oknum-oknum tertentu. "Komponen-komponen tersebut berpotensi jadi bancakan oknum-oknum, kami mencium aroma mark up di dalam biaya komponen-komponen haji. Kami menduga dari sejumlah komponen itu ada potensi markup yang cukup besar. Persoalan inilah yang mestinya diurai dan diselesaikan karena sejumlah komponen inilah yang selama ini berkontribusi terhadap kenaikan biaya haji alias memberatkan," papar Wachid.

Topik:

haji

Berita Sebelumnya

Ormas Islam Terbesar di Jawa Barat Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji Rp69 Juta

Berita Selanjutnya

CBA Desak Panja Komisi VIII DPR Laporkan Temuan Soal Haji ke KPK

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

27 Agustus 2025 13:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

27 Agustus 2025 13:54 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief. Foto: Dok MI/Istimewa

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

27 Agustus 2025 13:24 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Kasus Kuota Haji, Pemberangkatan Jamaah Reguler Terganggu

20 Agustus 2025 08:01 WIB