Ormas Islam Terbesar di Jawa Barat Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji Rp69 Juta

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Februari 2023 10:51 WIB
Jakarta, MI- Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat menolak usulan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 69,19 juta per jemaah. Persis menilai, usulan kenaikan ongkos haji sebesar itu hanya akan memberatkan jemaah. Ketua Persis Jabar KH Iman Setiawan Latief mengatakan, Persis sangat prihatin atas sikap pemerintah yang tidak menunjukan kepedulian kepada jemaah dengan memunculkan wacana kenaikan biaya haji tersebut. "Kenaikan presentase biaya yang dibebankan kepada jemaah melonjak drastis menjadi 70%. Ini adalah pembebanan yang berlebihan secara drastis kepada jemaah haji, sementara itu tingkat pendapatan jemaah sangat tidak mungkin mencukupi," ungkap Kiai Iman dalam keterangannya, Rabu (08/02/23). Kiai Iman mengingatkan pemerintah bahwa pandemi Covid-19 baru usai, dan keadaan perekonomian masyarakat belum 100% normal. Apalagi mengingat Pemerintah RI sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan manfaat dari tabungan jemaah haji. Lebih lanjut, Persis mendesak DPR RI untuk menolak rencana kenaikan biaya haji 2023. Persis menginginkan DPR untuk bisa berpihak kepada publik agar tidak memberatkan jemaah haji. "Kami meminta agar semua pihak yang terlibat meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan tersebut, agar tidak berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat, utamanya jemaah dan keluarganya," tegasnya Persis juga berharap agar pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat. Karena itu, Persis meminta pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk membatalkan rencana kenaikan BPIH 2023 dan memberikan subsidi sebesar 60%, dan dengan 40% pembiayaan Perjalanan Ibadah Haji ditanggung jama’ah. Diketahui, pemerintah mengusulkan kenaikan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909,11 atau Rp 99,893 juta. Pemerintah lalu akan mensubsidi biaya itu sebesar 30 persen, sehingga biaya reguler haji yang dibayarkan jemaah adalah Rp 69 juta.

Topik:

haji

Berita Sebelumnya

Peringatan Satu Abad, Sartono: Peran NU Sangat Dibutuhkan Dalam Sektor Pemberdayaan Ekonomi

Berita Selanjutnya

Dirjen PHU Kemenag Bantah Soal Dugaan Mark Up Biaya Komponen Haji

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

27 Agustus 2025 13:59 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Foto: Dok MI/Aan

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

27 Agustus 2025 13:54 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief. Foto: Dok MI/Istimewa

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

27 Agustus 2025 13:24 WIB

Nasional
Ilustrasi (Foto: Ist)

Kasus Kuota Haji, Pemberangkatan Jamaah Reguler Terganggu

20 Agustus 2025 08:01 WIB