JAKI Akan Galang Rakyat Banyak Menangkan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Hingga Inkracht

Albani Wijaya

Diperbarui 10 Maret 2023 19:15 WIB

JAKI Akan Galang Rakyat Banyak Menangkan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Hingga Inkracht

Jakarta, MI - Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) akan terlibat sebagai pihak intervensi demi menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat yang menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak meneruskan tahapan Pemilu yang berimplikasi pada penundaan pemilu agar menangkannya hingga pada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. "Tindakan ini menjadi rencana kami sebagai pihak intervensi yang berkedudukan sebagai Sahabat Pengadilan dalam legal standing, yang akan kami ajukan," kata Koordinator Eksekutif JAKI Yudi Syamhudi Suyuti kepada Monitor Indonesia, Jum'at (10/3). Untuk itu, JAKI akan menggalang rakyat banyak demi mendukung upaya ini dengan terlibat sebagai pihak intervensi. Menurut Yudi, hal ini merupakan tindakan partisipasi rakyat dalam memperkuat demokrasi nasional substansial, keadilan rakyat dan kembalinya kepercayaan publik terhadap negara dan kedaulatan rakyat melalui Pengadilan. Realita yang terjadi saat ini bahwa ketidakpercayaan rakyat terhadap partai-partai politik sangat tinggi termasuk ketidakpercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Realita ini dibuktikan dengan dikabulkannya gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat, dimana KPU terbukti melakukan pelanggaran hukum melalui tindakan perbuatan melawan hukum (PMH)," ungkapnya. Dengan kejadian Putusan PN Jakarta Pusat tersebut, menurut Yudi, secara hukum terbukti bahwa bukan saja telah terjadi defisit demokrasi di Indonesia, akan tetapi KPU sebagai penyelenggara pemilu seperti sedang mengidap penyakit kronis. "Oleh sebab itu perlu disembuhkan," tegasnya. Tentu jalan yang sudah tergelar saat ini adalah melalui mekanisme hukum di Pengadilan Negeri yang telah diputus dan dilanjutkan melalui proses Banding oleh KPU hingga Mahkamah Agung (MA) melalu kasasi hingga Inkracht. "JAKI telah memetakan bahwa selama ini Rakyat juga tidak mendapatkan banyak manfaat dari Pemilu, jika sistem pemilunya tidak diperbaiki," jelasnya. "Kami sangat yakin, rakyat kecewa terhadap kondisi politik kepartaian yang tidak membawa manfaat," katanya menambahkan. Dan yang terpenting adalah, keterlibatan JAKI sebagai pihak intervensi adalah ikut terlibat sesuai kapasitas JAKI sebagai organisasi masyarakat sipil melalui partisipasinya, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan negara. Selain itu juga memastikan bahwa melalui jalur peradilan, persoalan Negara dapat diselesaikan tanpa harus terjadinya chaos atau kudeta. "Hal ini, karena didasari alasan yuridis yang secara utuh berkekuatan konstitusional. Oleh karena itu, proses ini justru menguatkan stabilitas nasional ketika putusan Pengadilan dieksekusi," ujarnya. Selain itu, JAKI akan mendorong Pengadilan, jika terjadi putusan Inkrah atas penundaan pemilu, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum sebagai alas hak, agar Presiden mengeluarkan dekrit atau Perppu untuk membentuk pemerintahan transisi. Hal ini sampai diadakannya pemilu yang benar-benar berkedaulatan rakyat sepenuhnya. "Kenapa harus dilakukan oleh Presiden dengan dikeluarkannya dekrit atau Perppu, hal ini karena dalam sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, satu-satunya obyek vital untuk dilindungi oleh institusi Hankam adalah Presiden," katanya. "Namun untuk membangun kondisi sosial politik dan demokrasi yang stabil, diluar pendekatan keamanan dibutuhkan peran kelompok masyarakat sipil yang mampu dipercaya rakyat banyak," imbuhnya. (Nuramin) #JAKI

Topik:

Kpu pemilu JAKI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

JAKI Akan Galang Rakyat Banyak Menangkan Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Hingga Inkracht

Berita Sebelumnya

Ungkap Fakta Jalur Narkoba, Anggota Komisi III DPR Soroti Dugaan Penyimpangan Oknum Petugas Bea Cukai di Dumai, Riau

Berita Selanjutnya

Erick Thohir Copot Dedi Sunardi Hanya Karena Tak Segera Datang ke Lokasi Kebakaran Depo Plumpang

Berita Terkait

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K