PN Jakpus Tidak Berwewenang Urusi Perselisihan Sengketa Pemilu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 22 Maret 2023 19:09 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta koreksi atas pertimbangan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang eksepsi kewenangan absolut. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa PN Jakpus tidak dapat mengadili keputusan KPU RI berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, KPU RI menyatakan Partai PRIMA sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. "Tindakan KPU menetapkan PRIMA tidak memenuhi syarat administrasi parpol merupakan substansi yang diatur dalam UU Pemilu," kata Afif melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/3). Dia menerangkan, keputusan yang berdasarkan Undang-Undang Pemilu masuk kedalam perselishan yang menjadi wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. "Bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tandasnya. (ABP) #PN Jakpus Tidak Berwewenang Urusi Perselisihan Sengketa Pemilu

Topik:

PN Jakpus KPU RI Bawaslu RI Mochammad Afifuddin

Berita Sebelumnya

DPR Sebut Mahfud MD Tak Berwenang Bongkar Transaksi Gelap Rp 349 T di Kemenkeu, Ini Alasannya

Berita Selanjutnya

Aksi WO-nya Dianggap Cari Popularitas, Netty: Sejak Awal FPKS Menolak Perppu Ciptaker

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

6 Oktober 2025 19:34 WIB

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Hukum
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Dok MI/Aan)

PT Asiana Senopati, Perusahaan Istri Menperin Mangkir dari Perintah Pengadilan

13 September 2025 20:51 WIB

Hukum
Tom Lembong mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI)

PN Jakpus Terima Permohonan Banding Tom Lembong

23 Juli 2025 13:42 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangaan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). (Foto: Ist)

PN Jakpus Tanggapi Kritik Vonis Tom Lembong: Majelis Hakim Tidak Terkontaminasi Tekanan atau Isu Politik

22 Juli 2025 11:40 WIB

Hukum
Ilustrasi - Menteri BUMN Erick Thohir dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Foto: Dok MI/Diolah)

Komut ASDP Dicopot Erick Usai Laporkan Potensi Korupsi: Jangan Korbankan 'Pion'!

21 Juli 2025 17:45 WIB