Capres Ganjar Muncul dalam Tayangan Adzan TV, Sah-sah Saja, Bukan Politik Identitas!

Rizky Amin

Diperbarui 10 September 2023 17:00 WIB

Capres Ganjar Muncul dalam Tayangan Adzan TV, Sah-sah Saja, Bukan Politik Identitas!

Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, menilai kemunculan calon presiden (Capres) 2024 dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di televisi (TV) sah-sah saja. “Tidak masalah. Sah-sah saja. Kalau yang bersangkutan sebagai seorang muslim tidak sholat, maka disitu baru masalah,” kata Anwar, Minggu (10/9). Bila tayangan azan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan, maka tegas dia, penayangannya harus dipertimbangkan lagi. “Kalau menyiarkan hal tersebut akan lebih besar mudharat dari pada manfaatnya atau akan menimbulkan kegaduhan dan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat maka tentu hal-hal semacam itu lebih baik ditinggalkan saja,” jelas Anwar. Seperti diberitakan, dalam tayangan azan yang muncul di RCTI dan MNC, terlihat ada Ganjar Pranowo. Dengan mengenakan baju koko putih, kopiah hitam dan sarung batik, Ganjar terlihat menyambut jemaah yang akan melaksanakan salat magrib. Ganjar kemudian terlihat berwudhu dan melaksanakan salat dengan duduk di saf paling depan. Bukan Politik Identitas Kemunculan mantan gubernur Jawa Tengah ini memunculkan polemik di masyarakat. Namun, PDIP sebagai partai pengusung menegaskan, kemunculan Ganjar bukan untuk politik identitas. "Bukan (politik identitas), karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo merupakan sosok yang religius, religiusitasnya tidak dibuat-buat,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (9/9) kemarin. Hasto juga menilai ajakan Ganjar kepada masyarakat untuk taat beribadah, merupakan hal yang positif. Untuk itu, dia meminta tampilan spiritualitas sebagai bangsa tak langsung dikaitkan dengan politik identitas. “Kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama untuk menjalankan shalat lima waktu, itu merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen mengajak ke gereja, bagi umat Hindu di pura, itu merupakan sesuatu yang bagus," ungkapnya. "Karena itu jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spritualitas sebagai bangsa, lalu kemudian dikatakan politik identitas," timpalnya. Hasto pun menegaskan bahwa politisasi identitas justru merupakan politik yang tidak mencerdaskan bangsa. Selain itu, Hasto menilai sosok religiusitas Ganjar tidak perlu diragukan, karena terlihat dari pribadinya yang rajin beribadah dan santun. Selain itu, menurut dia, religiusitas juga terlihat dari keluarga Ganjar dan istrinya Siti Atiqah yang berasal kalangan pesantren. “Ganjar dan istrinya, Siti Atiqah, menampilkan kehidupan spritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sosok Ganjar yang rajin beribadah, baik, santun, merakyat, itu tidak dibuat-buat. Itu sesuatu original, keluar dari Pak Ganjar Pranowo,” pungkasnya. (AN)

Topik:

PDIP politik identitas capres Ganjar Adzan TV

Capres Ganjar Muncul dalam Tayangan Adzan TV, Sah-sah Saja, Bukan Politik Identitas!

Berita Sebelumnya

Diduga Langgar Etik, Ketua DPC Gerindra Semarang Dicopot

Berita Selanjutnya

Pengerahan TNI dalam Penggusuran Tidak Sesuai Tupoksi

Berita Terkait

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

PDIP akan Beri Sikap terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K