Tanggapi Pernyataan Surya Paloh Soal Penyelewengan, PAN: Menang Banyak NasDem

Jakarta, MI - Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, menanggapi pernyataan Ketum NasDem Surya Paloh yang mengatakan kondisi RI kian memprihatinkan, karena penyelewengan yang awalnya berada di level tertentu kini sudah terjadi di semua level. 

Kata Viva, Paloh tak semestinya melontarkan pernyataan tersebut, karena sampai saat ini pihaknya masih menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo.

Terlebih jika hal itu dilakukan, untuk menaikkan elektoral pasangan capres-cawapres yang diusung oleh koalisinya. 

"Suasana koalisi pemerintahan menjelang pemilu membuat konfigurasi ada partai pemerintah rasa oposisi. Secara de jure dan de facto masih menjadi bagian koalisi pemerintah, tetapi demi meningkatkan elektoral kandidat yang diusung menjadikan dirinya berada di barisan oposisi," kata Viva kepada wartawan, Sabtu (11/11). 

Kemudian dia berkelakar, kalau NasDem ingin menang banyak atas sikap perlawanan yang ditujukan pada pemerintah. 

"Itulah yang saya katakan masih mau duduk di pemerintahan tapi bertindak dan rasanya seperti oposisi, He-he-hee.. Jadinya menang banyak dong," kelakarnya.

Untuk itu, ia mengatakan jika ada kesalahan yang dilakukan pemerintah, agar bersama-sama memperbaikinya. Hal tersebut demi demokrasi, yang berjalan sesuai hukum dan berkeadilan. 

"Jika ada kesalahan atau penyimpangan, ya kita perbaiki agar mekanisme demokrasi dapat berjalan melalui jalan hukum dan keadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan tentang kondisi berbangsa dan bernegara semakin memprihatinkan, dan telah banyak menguras energi. Penyelewengan telah terjadi di hampir semua level.

"Awalnya kita lihat segala penyelewengan hanya berada di level tertentu, namun semakin ke sini kita semakin menyaksikan hampir di semua level, gejala seperti itu sudah semakin memprihatinkan," katanya di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (11/11).

Selain itu, Surya Paloh juga menyinggung mengenai konstitusi negara saat ini banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Namun, dia tak menyebut kelompok mana yang dimaksud, apakah itu partai, ormas atau keluarga.

"Di atas semangat itulah kita tidak menempatkan kepentingan individu atau golongan di atas kewajiban konstitusional," pungkasnya. (DI)