Anies: Pemilik Kewenangan Jangan Mementingkan Kelompoknya
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Anies: Pemilik Kewenangan Jangan Mementingkan Kelompoknya Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/4631eadb-e357-455d-bbeb-443e7d5363fa.jpg)
Yogyakarta, MI - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, menanggapi penyataan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye untuk pasangan calon tertentu pada Pemilu 2024.
Anies mengingatkan, agar pemilik kewenangan untuk lebih mementingkan aturan ketimbang kepentingan kelompok, karena menurutnya bernegara harus berdasarkan hukum.
"Semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1).
Anies juga menyinggung, bahwa sebelumnya presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa semua pejabat negara harus netral dalam Pemilu 2024.
"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," singgungnya.
Sebelumnya, presiden Jokowi menyampaikan, bahwa menjelang hari pemungutan suara presiden boleh memihak dan berkampanye untuk paslon tertent. Tetapi, kata dia tak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
"Presiden itu boleh memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," jelas Jokowi. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![PKB Dorong Revisi UU Paket Politik, Kepingin Pilpres dan Pileg Dipisah Ilustrasi Bendera PKB (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ilustrasi-bendera-pkb-foto-ist.webp)
PKB Dorong Revisi UU Paket Politik, Kepingin Pilpres dan Pileg Dipisah
24 Juli 2024 17:58 WIB
![PKB Optimis Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas di Pilgub Jakarta 2024 Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/bekas-cawapres-koalisi-perubahan-muhaimin-iskandar-alias-cak-imin-foto-midhanis.webp)
PKB Optimis Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas di Pilgub Jakarta 2024
17 Juli 2024 21:57 WIB
![PDIP: Sejarah Perlu Mencatat, Baru Kali Ini Ada Anak-Menantu Presiden Terlibat Aktif di dalam Politik Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ketua-dpp-pdi-perjuangan-djarot-syaiful-hidayat-foto-midhanis-2.webp)
PDIP: Sejarah Perlu Mencatat, Baru Kali Ini Ada Anak-Menantu Presiden Terlibat Aktif di dalam Politik
11 Juli 2024 13:15 WIB
![Pengamat Dorong DKPP Tindaklanjuti Pernyataan Riswan Tony Soal Anggota KPU Suka Dugem dan Main Perempuan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/direktur-rumah-politik-indonesia-fernando-emas-foto-ist-1.webp)
Pengamat Dorong DKPP Tindaklanjuti Pernyataan Riswan Tony Soal Anggota KPU Suka Dugem dan Main Perempuan
4 Juli 2024 15:04 WIB
![Pemecatan Ketua KPU, Bukti Kegagalan Tim Pansel dalam Menyaring Calon Anggota Penyelenggara Pemilu Mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dipecat DKPP pada Rabu (3/7/2024). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ketua-kpu-ri-hasyim-asyari-foto-midhanis-1.webp)
Pemecatan Ketua KPU, Bukti Kegagalan Tim Pansel dalam Menyaring Calon Anggota Penyelenggara Pemilu
4 Juli 2024 10:20 WIB