Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa, pada Senin (22/7/2024).
Mulyanto pun mengapresiasi isi tuntutan mahasiswa tersebut, karena dinilai mewakili suara masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan. Tuntutan itu cermin pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa atas nasib bangsa di masa depan.
"Terkait tuntutan di bidang energi dan minerba yakni mendesak Presiden mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 serta minta mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel, rasanya hal tersebut sangat wajar," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).
Sebab kata dia, substansi PP Nomor 25 Tahun 2024 yang krusial adalah soal pemberian izin tambang untuk Ormas Keagamaan dan perpanjangan tambang Freeport yang dibolehkan sampai cadangan mineralnya habis.
"Ini adalah norma pengaturan yang dapat meludeskan sumber daya alam serta menyisakan kerusakan lingkungan hidup bagi masyarakat," jelas Mulyanto.
Terkait tuntutan hilirisasi nikel, Mulyanto juga mendukung agar Presiden mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini.
Ia mendesak agar Pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.
"Jelang akhir masa jabatannya sebaiknya Presiden Joko Widodo berani membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat agar bisa dikenang sebagai pemimpin yang baik ke depannya," imbuh Mulyanto.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi!
16 Juli 2024 13:59 WIB
Komisi VII Desak Pemerintah Bentuk Satgas PETI Dampak Longsor Tambang Emas di Suwawa
15 Juli 2024 13:17 WIB
Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Dianggap Bahayakan Kedaulatan Energi Nasional
12 Juli 2024 15:18 WIB
Komisi VII Minta Pemerintah Selektif dalam Membuat Kebijakan Bea Masuk 200 Persen
6 Juli 2024 20:43 WIB
Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Ulang Subsidi BBM Karena Dianggap Menguras APBN
30 Juni 2024 18:45 WIB
Komisi VII Beberkan Kasus Korupsi Pertambangan yang Terjadi Belakang Ini
14 Juni 2024 18:50 WIB