Respons KPU soal Prabowo Ingin Cakada Dipilih DPRD

Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang mengusulkan agar pemilihan calon kepala daerah (cakada) oleh DPRD setempat.

Usulan itu disampaikan Prabowo, saat menghadiri Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024).

"Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Tak hanya soal pemilihan Cakada dipilih DPRD, diskursus atau wacana lainnya menyangkut sistem kepemiluan di Indonesia juga beragam. Seperti halnya, yang pernah muncul di publik yakni, isu perubahan sistem pemilu legislatif (pileg) dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga. Prabowo berpendapat bahwa sistem ini lebih efisien dan dapat mengurangi pengeluaran negara.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Prabowo menekankan bahwa dengan mengurangi biaya Pilkada, negara dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" tambahnya.

Prabowo Subianto kembali menyinggung masalah mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan dalam Pilkada. Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini terlalu mahal dan perlu ada perbaikan untuk mengurangi beban finansial yang tidak perlu.

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ungkap Prabowo.

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," pungkasnya.