Terancam Dicabut UNESCO, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Serius Benahi Geopark Kaldera Toba

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah serius membenahi kawasan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara, setelah kawasan itu mendapatkan kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark.

"Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional," kata Evita Nursanty di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Kartu kuning itu diberikan, lantaran pengelolaan Geopark Kaldera Toba yang dinilai belum baik.

Pihak UNESCO menilai pengelolaan yang tidak baik itu, terlihat dari pemangku kepentingan di wilayah yang kurang mengelola kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif, serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.

"Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ ujarnya.

Jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, kata Evita, pihak UNESCO akan mencabut status UNESCO Global Geoparks (UGGp) Kaldera Toba.

Hal ini, lanjut dia, tentu akan berdampak pada stabilitas perekonomian negara di bidang pariwisata.

Selain itu, dicabutnya status ini sekaligus juga akan menjadi pertanda rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional.

Tidak hanya itu, Evita juga menyoroti penilaian pihak UNESCO yang menyatakan kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.

Pihak UNESCO, kata Evita, juga menilai pengelola Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.

Karenanya, dengan tegas Evita meminta seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini.

"Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tandasnya.