Selly Andriany Gantina: Pembangunan Sekolah Rakyat Harus Di Wilayah Yang Membutuhkan

Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina berharap pembangunan Sekolah Rakyat adalah solusi strategis dalam menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan termarjinalkan. Pembangunan Sekolah Rakyat dibangun pada wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya berdasarkan ketersediaan lahan atau kemudahan akses.

“Kita ingin generasi di daerah-daerah tertinggal ini juga bisa merasakan pendidikan berkualitas, lengkap dengan asrama, gizi, kesehatan, dan pendidikan karakter. Jangan biarkan mereka terus tertinggal karena tidak mendapatkan akses yang setara,” kata Selly di Jakarta, Senin (14/7).

Oleh karena itu, sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VIII, ia berharap agar pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat difokuskan pada beberapa wilayah yang menurut data masih tertinggal.

“Saya punya data, dari 27 kabupaten/kota seperti Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Subang, Majalengka, Cirebon, Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis, ini harus menjadi prioritas utama. Karena rata-rata lama sekolah mereka termasuk yang paling rendah,” ujar Selly.

Secara khusus, Selly menyoroti Kabupaten Indramayu, dimana angka kemiskinan tertinggi dan capaian pendidikan terendah di Jawa Barat. 

“Indramayu ini muncul dua kali, sebagai kabupaten dengan kemiskinan paling tinggi dan juga lama sekolah paling rendah. Artinya, ini darurat pendidikan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar,” tegas politisi PDI Perjuangan.

Ia meminta agar program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial, tidak berjalan sendiri, melainkan harus disinergikan dengan data dan program dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjawab persoalan pendidikan dan kemiskinan, maka harus selaras dengan kondisi faktual. Jangan sampai sekolah dibangun di lokasi yang tidak terlalu membutuhkan. Data-data ini harus dijadikan acuan,” jelasnya.

“Kalau sudah jelas kabupaten/kota mana saja yang masuk kategori miskin dan tertinggal secara pendidikan, jangan ragu prioritaskan di sana. Ini soal keadilan sosial, dan sudah seharusnya negara hadir untuk mereka terlebih dahulu,” pungkasnya